Kompas.com - 15/10/2021, 19:15 WIB
Sejumlah anak membaca bersama di dekat dinding bermural di kawasan Tempurejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021). Mural tersebut sebagai sarana imbauan kepada masyarakat terhadap bahaya pinjaman daring atau 'online' (pinjol) ilegal yang sekarang lagi marak. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoSejumlah anak membaca bersama di dekat dinding bermural di kawasan Tempurejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021). Mural tersebut sebagai sarana imbauan kepada masyarakat terhadap bahaya pinjaman daring atau 'online' (pinjol) ilegal yang sekarang lagi marak. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara meminta kepolisian mengusut tuntas seluruh pengelola pinjaman online (pinjol) ilegal setelah melakukan penggerebekan di sejumlah wilayah.

"Langkah berikutnya kami berharap diusut tuntas seluruh pengelola pinjol ilegal. Karena sebagian pinjol ilegal menggunakan server luar negeri, diperlukan kerangka kerjasama internasional," kata Amir saat dihubungi, Jumat (15/10/2021).

Ia mengatakan, langkah kepolisian dalam menindak tegas pelaku pinjol ilegal wajib diapresiasi.

Langkah polisi dirasa tepat karena masyarakat sering menjadi korban di tengah himpitan kondisi ekonomi dan perlakuan pengelola pinjol yang tidak manusiawi.

Politikus PPP itu mengakui, terdapat celah dari regulasi yang ada saat ini yang dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal. Salah satunya dengan menjadikan permasalahan pinjaman sebagai urusan perdata.

Baca juga: Penggerebekan 7 Kantor Pinjol Ilegal di Jakarta, 1 WNA Masuk DPO

Namun, kata Amir, hal itu tidak menjadi alasan pembenaran apabila pelaku pinjol melakukan tindak pidana seperti menyebarkan data pribadi tanpa izin, menyebarkan foto, bahkan ditambah dengan aksi pornografi dalam menagih pinjaman.

"Dengan regulasi yang ada sekarang seperti UU ITE, ditambah POJK yang berkaitan dengan fintech penegakan hukum dilapangan harus lebih tegas. Termasuk kemungkinan membahas payung hukum fintech dalam bentuk undang-undang, agar masyarakat dapat terlindungi dari pinjol ilegal," kata dia.

Direktur Tipideksus Polri Brigjen Pol Helmy Santika (kedua kanan) didampingi Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan (kedua kiri), Wadir Tipideksus Kombes Pol Wisnu Hermawan (kanan) dan Kasubdit IV Dittipideksus Kombes Pol Andri Sudarmadi menunjukkan barang bukti kasus pinjaman online ilegal di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/10/2021). Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal dengan menangkap 7 tersangka di wilayah Ibu Kota. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Direktur Tipideksus Polri Brigjen Pol Helmy Santika (kedua kanan) didampingi Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan (kedua kiri), Wadir Tipideksus Kombes Pol Wisnu Hermawan (kanan) dan Kasubdit IV Dittipideksus Kombes Pol Andri Sudarmadi menunjukkan barang bukti kasus pinjaman online ilegal di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/10/2021). Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal dengan menangkap 7 tersangka di wilayah Ibu Kota. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Diketahui, aparat kepolisian telah mengamankan 40 perusahaan pinjol ilegal selama sebulan terakhir.

"Dalam satu bulan sudah mengamankan 10 perusahaan pinjol ilegal, sebelumnya ada 30. Total ada 40 aplikasi ilegal yang sudah diamankan," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Auliansyah Lubis, Kamis (14/10/2021).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus pinjol yang menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah. Ia mengaku banyak mendengar kabar tentang penipuan hingga tingginya bunga yang dibebankan pihak pinjol ke peminjamnya.

Baca juga: Jokowi Minta Kapolri Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan Pinjol

"Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi," kata Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).

"Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.