Kompas.com - 15/10/2021, 15:24 WIB
Petugas melakukan bongkar muat paket berisi vaksin Pfizer dari pesawat kargo My Indo Airlines yang tiba di Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (11/10/2021). Sebanyak 13 boks yang terdiri dari 76.050 dosis vaksin Pfizer yang datang tersebut selanjutnya didistribusikan ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk mendukung program pemerintah dalam penyedian dan percepatan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp. ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDIPetugas melakukan bongkar muat paket berisi vaksin Pfizer dari pesawat kargo My Indo Airlines yang tiba di Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (11/10/2021). Sebanyak 13 boks yang terdiri dari 76.050 dosis vaksin Pfizer yang datang tersebut selanjutnya didistribusikan ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk mendukung program pemerintah dalam penyedian dan percepatan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerima 282.490.700 vaksin Covid-19.

Vaksin tersebut terdiri dari berbagai merk baik bentuk jadi maupun bahan baku (bulk).

"Total vaksin Covid-19 yang datang 282.490.700. Terdiri dari berbagai merk dan dalam bentuk jadi maupun bahan baku," ujar Usman dilansir dari siaran pers di laman covid19.go.id, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Tanya Jawab Seputar Vaksin Covid-19

Jumlah tersebut tercapai setelah Indonesia menerima kedatangan 601.380 dosis vaksin Covid-19 Pfizer dan kedatangan vaksin tahap ke-90 yakni vaksin AstraZeneca berjumlah 672.600 dosis pada Kamis (14/10/2021).

Untuk vaksin Pfizer telah didistribusikan ke delapan provinsi.

Yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

Menurut Usman, pendistribusian secara langsung ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Bahwa setiap vaksin yang datang, harus segera didistribusikan, lalu disuntikkan kepada masyarakat. Agar makin cepat masyarakat disuntik, makin terlindungi kita dari Covid-19," ungkapnya.

Usman menuturkan, per 14 Oktober 2021, jumlah total vaksin jadi Pfizer yang sudah diterima Indonesia mencapai 16,3 juta dosis.

Dia menambahkan, peningkatan capaian vaksinasi di daerah-daerah menjadi elemen penting untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia.

Baca juga: Menag Nilai Literasi Jadi Vaksin Hadapi Intoleransi dan Diskriminasi

Untuk itu, percepatan dan perluasan program vaksinasi harus dilakukan di semua daerah.

Karenanya, lanjut Usman, dibutuhkan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.