Menteri PPPA: Pemberdayaan Ekonomi Jadi Strategi Utama Lindungi Hak Asasi Perempuan

Kompas.com - 15/10/2021, 15:15 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat berdialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (4/5/2021). Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat berdialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (4/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan saat ini Indonesia mengedepankan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi utama melindungi hak asasi perempuan.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memajukan status perempuan melalui program peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

Program tersebut merupakan satu dari lima isu prioritas yang harus ditangani Kementerian PPPA sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mengedepankan pemberdayaan ekonomi perempuan karena ketahanan ekonomi perempuan tidak hanya berbicara tentang mata pencaharian mereka, tetapi juga salah satu strategi utama untuk melindungi hak asasi perempuan," kata Bintang di webinar bertajuk'Berbagi Praktik Terbaik Implementasi Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan', dikutip dari siaran pers, Jumat (15/10/2021).

Di samping itu, Bintang juga menekankan tentang pentingnya promosi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja baik di sektor publik maupun swasta.

Baca juga: Kementerian PPPA Dorong Semua Daerah Miliki Ruang Bermain Ramah Anak

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan mempromosikan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan, kata dia, maka kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan penghidupan karyawan perempuan dan laki-laki pun dapat diakui.

"Oleh karena itu, kita perlu terus mengumpulkan pembelajaran tentang partisipasi dan kontribusi perempuan dalam angkatan kerja yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas,” ujar dia.

Bintang menegaskan, dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut, pihaknya telah dan akan terus bekerjasama dengan berbagai stakeholder sektor publik dan swasta.

Salah satunya dengan PT PNM (Persero) yang membuat program pembiayaan untuk memberikan pinjaman dan bantuan bagi perempuan kurang mampu.

“Selain memperluas akses perempuan terhadap pendanaan, kami juga menyosialisasikan materi pemberdayaan perempuan, kepemimpinan, dan kesetaraan gender bagi perempuan di akar rumput melalui program ini," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Nasional
Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.