Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI Minta Semua Vaksin Covid-19 yang Mendapat Izin WHO Harus Diakui secara Setara

Kompas.com - 13/10/2021, 11:29 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan semua vaksin Covid-19 yang telah memperoleh use listing procedure (EUL) atau sudah diakui badan kesehatan duni atau WHO harus diakui secara setara.

Hal ini disampaikan Retno saat memimpin Pertemuan Ke-6 COVAX EMC Engagement Group saat melakukan kunjungan ke Ankara, Turki, tanggal 11-12 Oktober 2021.

“Semua vaksin yang telah memperoleh EUL WHO harus diakui secara setara dan secara konsisten teman-teman tahu bahwa ini adalah posisi yang konsisten dari Indonesia sejak awal,” kata Retno dalam keterangan pers virtual, Selasa (13/10/2021) malam.

Baca juga: Indonesia dan Turki Sepakat Saling Akui Sertifikat dan Hasil Tes PCR Vaksin Covid-19

Menurut dia, saling mengakui sertifikasi vaksin dapat melengkapi upaya untuk menghindari diskriminasi vaksin di dunia.

Selain itu, ia menyampaikan, saat ini sudah mulai ada tren positif terkait kasus Covid-19 di dunia.

Sebab, lanjut dia, kasus dan kematian mingguan telah menurun secara global dan hampir sepertiga dunia sekarang sudah divaksinasi lengkap.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, saat ini sudah tidak ada kendala dalam hal pasokan vaksin Covid-19. Produksi vaksin global pun sekarang mencapai 1,5 miliar dosis per bulan.

Akan tetapi, tantangan dalam pengentasan pandemi saat ini adalah dalam hal mengumpulkan kemauan politik untuk mendistribusikan vaksin secara merata dan memastikan pembiayaannya yang memadai untuk pengirimannya.

Baca juga: Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

“Kita harus waspada terhadap kebijakan yang dapat mempersulit upaya untuk kesetaraan vaksin. Jadi ini tetap harus terus kita waspadai walaupun tren terus menunjukkan hal yang positif,” ucap Retno.

Sementara itu, menurutnya, masih terdapat tren negatif terkait adanya kesenjangan vaksinasi yang cukup besar.

“Negara berpenghasilan rendah menerima kurang dari 1 persen vaksin dan 56 negara tidak memenuhi target untuk memvaksinasi 10 persen dari populasi mereka pada akhir September 2021,” ungkapnya.

Baca juga: Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

Ia pun mendorong negara-negara berpenghasilan rendah tidak boleh tertinggal dalam hal vaksinasi Covid-19.

Terlebih, WHO juga baru meluncurkan Strategi Pencapaian Vaksinasi Global COVID-19 pada Pertengahan 2022.

“Dan semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mencapai target cakupan 70 persen di setiap negara pada tahun 2022,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com