Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Sambut Baik Rencana Eks Pegawai KPK Dirikan Partai Politik

Kompas.com - 15/10/2021, 14:37 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia mendukung rencana mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendirikan partai politik.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai, jika partai politik diisi oleh orang-orang yang antikorupsi dan berintegritas setidaknya ada harapan agar negara bisa jauh lebih baik.

"Kalau ada anak muda dan bekas pegawai KPK ingin mendirikan partai politik, saya sambut gembira sebagai bentuk untuk bersama-sama membuat negara ini lebih baik, negara ini lebih maju, minimal negara ini tidak bubar," ujar Boyamin kepada Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Matangkan Rencana Dirikan Partai, Eks Pegawai KPK Akan Temui Tokoh Parpol

Adapun rencana pendirian partai tersebut diinisiasi oleh mantan Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Rasamala termasuk dalam 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut Boyamin, rencana pembentukan partai politik dapat memperpanjang usia Indonesia, jika idealisme antikorupsi itu dipertahankan.

"Saya kadang-kadang pesimistis kalau korupsi merajalela, negara lama-lama bubar kan. Kalau kehendak-kehendak komponen 57 ini akan mendirikan partai politik setidaknya memperpanjang usia republik ini," ucap Boyamin.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Ingin Bentuk Parpol, Johan Budi: Hak Warga Negara, Silakan Saja

Menurut dia, rencana pendirian partai politik oleh sejumlah mantan pegawai KPK itu harusnya dapat disambut baik berbagai kalangan.

Apalagi, saat ini banyak anak muda yang antipati terhadap partai politik.

"Sekarang ada yang berpikir untuk mendirikan parpol, berinteraksi dengan parpol, bersinggungan dengan parpol bahkan menjadikan parpol sebagai penyaluran aspirasi," ucap Boyamin.

Ia pun berharap mantan pegawai KPK yang akan mendirikan partai tersebut membuat partai politik yang antikorupsi.

Baca juga: KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Menurut Boyamin, selama ini dikesankan partai politik adalah transaksional dengan berbagai kepentingan-kepentingannya.

"Sehingga teman-teman 57 itu mendirikan parpol yang berbeda dengan parpol-parpol yang sudah ada," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com