Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2021, 13:45 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dan Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan menilai, praktik pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Sebab, pinjol ilegal kerap menetapkan bunga utang yang tidak wajar dan kesepakatan dengan nasabah ditempuh dengan memperdaya orang tersebut.

"Pinjol dalam beberapa kasus dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Pinjol menetapkan bunga yang sangat tidak wajar dan sering kali persetujuan diperoleh lewat cara-cara memperdaya korbannya," kata Agustinus saat dihubungi, Jumat (15/10/2021).

Ia berpendapat, saat ini sudah banyak masyarakat yang jadi korban pinjol ilegal. Menurut Agustinus, persoalan pinjol ilegal ini sudah terlampau jauh dan agak terlambat untuk diatasi.

Namun, Agustinus mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, yang mengungkap kasus-kasus tersebut.

"Sekalipun terlambat, tentu tetap perlu diapresiasi," ujarnya.

Baca juga: Daftar Pinjol yang Berizin dan Terdaftar OJK Oktober 2021

Agustinus pun mengatakan, pelaku pinjol ilegal dapat dijerat dengan pasal terkait penipuan dan pengancaman di KUHP.

Selain itu, bisa juga ada dugaan pelanggaran terkait ketentuan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyatakan hubungan hukum antara pinjol ilegal dengan masyarakat yang meminjam adalah keperdataan.

Artinya, hubungan itu dibangun berdasarkan kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, koridor kesepakatan itu dibatasi oleh larangan atas kesepakatan yang melanggar hukum.

Meski demikian, ia menambahkan, dalam kasus pinjol ilegal, cara-cara penagihan yang dilakukan mereka mengarah pada tindak pidana.

"Yang menjadi soal adalah cara-cara penagihan yang sudah sedemikian rupa merugikan debitur, yaitu dengan cara teror, sehingga sudah banyak jatuh korban, seperti bunuh diri, karena tidak mau menanggung malu karena cara-cara penagihan yang melanggar hukum," tuturnya.

Baca juga: Gencarnya Polisi Menindak Pinjol Ilegal Setelah Pidato Jokowi

Karena itu, ia mendukung negara, melalui kementerian terkait dan kepolisian mengawasi perilaku pinjol ilegal ini.

Kementerian Keuangan, misalnya, kata Fickar, mengawasi beroperasinya pinjol ilegal dan mengawadi transaksi-transaksi antara pinjol dengan masyarakat yang tidak menekan masyarakat.

Selain itu, kepolisian juga mesti mengawasi dan menindak cara-cara penagihan yang melanggar hukum dan penagihan yang merugikan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com