KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Kompas.com - 28/09/2021, 17:07 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKomisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihaknya akan memberikan data laporan pelaksanaan Pemilu 2019 ke partai politik peserta pemilu pada saat itu.

Hal itu, kata Ilham, dilakukan sebagai komitmen KPU untuk transparan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Jadi besok (28/9/2021) kami akan memberikan data ya, seluruh data Pemilu 2019 kita laksanakan pada partai politik ini adalah komitmen bagi kita untuk transparan," kata Ilham dalam acara Bimbingan Teknis Anti Korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

"Selain tadi dengan pengelolaan administrasi keuangan juga kita akan transparan dalam berbagai hal, terutama terhadap data," lanjut dia.

Ilham tidak memerinci apa saja laporan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang disampaikan KPU pada partai politik.

Namun, ia menjelaskan, sebagaimana keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan konsolidasi demokrasi, di antaranya melakukan strategi menyelenggarakan tata kelola, manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi, serta kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar atau merit system.

Baca juga: KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Kemudian, meningkatkan sumber daya manusia KPU secara bertahap sehingga memiliki integritas, profesional netral, dan bebas dari intervensi politik.

Selain itu, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

"Dan yang terakhir adalah yang paling penting meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi KPU," jelas Ilham.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.