Eks Pegawai KPK Ingin Bentuk Parpol, Johan Budi: Hak Warga Negara, Silakan Saja

Kompas.com - 15/10/2021, 11:36 WIB
Sejumlah mantan pegawai KPK melalukan foto bersama usai resmi diberhentikan pada Kamis (30/9/2021). Mereka melakukan akai perpisahan setelah diberhentikan akibat dinyatakan tidak lolos TWK. KOMPAS.com / IRFAN KAMILSejumlah mantan pegawai KPK melalukan foto bersama usai resmi diberhentikan pada Kamis (30/9/2021). Mereka melakukan akai perpisahan setelah diberhentikan akibat dinyatakan tidak lolos TWK.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo mempersilakan sejumlah eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk partai politik setelah mereka tersingkir dari KPK.

Johan mengatakan, membentuk partai politik merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.

"Kan dia sudah enggak terikat dengan KPK, karena sudah tidak lagi menjadi anggota atau pegawai KPK, jadi ya dia punya hak juga, ya silakan saja," kata Johan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Matangkan Rencana Dirikan Partai, Eks Pegawai KPK Akan Temui Tokoh Parpol

Johan berpendapat, dengan membentuk partai politik sendiri, para eks pegawai KPK memiliki kans lebih besar untuk membuat perubahan ketimbang bergabung ke partai-partai politik yang sudah ada.

"Karena punya sikap secara partai politik dia punya platform sendiri, punya sikap sendiri yang bisa dibawa," kata dia.

"Kalau dia masuk ke parpol berarti kan sebagai individu-individu, apakah bisa dia mengubah, ya paling tidak dia akan menjadi orang yang memegang idealismenya dia itu kalau dia masuk parpol yang sudah ada," ujar Johan.

Kendati demikian, politikus PDI-P itu mengakui, membentuk partai politik dan menjadi anggota DPR tidak menjamin seseorang dapat menciptakan perubahan secara instan.

Baca juga: Diajak Gabung ke Partai Politik, Ini Tanggapan Eks Pegawai KPK

Sebab, kata Johan, setiap aspirasi yang dibawa anggota DPR akan diadu dengan suara-suara anggota DPR lainnya di mana suara yang mayoritaslah yang akan menjadi keputusan DPR.

Namun, eks juru bicara dan pimpinan KPK itu menyebutkan, dengan menjadi anggota DPR maka para eks pegawai KPK setidaknya dapat menyuarakan aspirasi yang mereka yakini sekaligus menjaga idealisme mereka.

"Paling tidak setiap anggota DPR, politisi itu, bisa menyuarakan apa yang menjadi sikap dari kita masing-masing juga bisa, apakah nanti itu bisa mengubah, tergantung nanti di dalam DPR-nya," kata dia.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Berencana Dirikan Partai Politik

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.