Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Masih Perlu Kerja Keras untuk Capai Herd Immunity 70 Persen Populasi

Kompas.com - 06/10/2021, 10:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, upaya kerja keras diperlukan oleh semua pihak agar bisa mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity) sebanyak 70 persen dari total populasi.

Pasalnya, pemerintah telah menargetkan bahwa cakupan vaksinasi untuk mencapai herd immunity adalah 208,5 juta jiwa dalam satu tahun.

Sementara, data pemerintah per 3 Oktober 2021 menunjukkan, secara nasional vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 45,03 persen dan dosis kedua 25,29 persen.

"Artinya masih diperlukan kerja keras untuk mencapai herd immunity 70 persen cakupan vaksinasi pertama dan kedua," kata Ma'ruf di acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

Menurut Ma'ruf, diperlukan pula upaya luar biasa dan masif untuk merealisasikan pencapaian target vaksinasi selama satu tahun itu.

Oleh karena, itu dibutuhkan percepatan untuk melakukan vaksinasi agar target herd immunity bisa segera tercapai.

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Sempat Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan tujuh bulan lagi atau hingga pertengahan 2022 untuk mencapai cakupan 70 persen.

"Bila kita menginginkan proses vaksinasi selesai pada akhir tahun 2021 ini juga, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pun mengharapkan TNI dan Polri terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi.

Baca juga: Wapres: Perbaikan Kondisi Covid-19 Perlu Ditindaklanjuti

Sebab, ujar Ma'ruf, tercatat masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi.

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," kata dia.

Langkah tersebut pun, ujar Ma'ruf, akan disertai insentif berupa penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

Nasional
Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

Nasional
PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

Nasional
PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

Nasional
Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Nasional
Dugaan Kerugian Negara Bansos Presiden Capai Rp 250 M dan Masih Terus Dihitung

Dugaan Kerugian Negara Bansos Presiden Capai Rp 250 M dan Masih Terus Dihitung

Nasional
Momen Sandiaga Terganggu Klakson Telolet Saat Wawancara di Istana...

Momen Sandiaga Terganggu Klakson Telolet Saat Wawancara di Istana...

Nasional
28.775 Wirausahawan Mandiri Dihasilkan dari Program Pena Kemensos, Lampaui Target

28.775 Wirausahawan Mandiri Dihasilkan dari Program Pena Kemensos, Lampaui Target

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

Nasional
Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

Nasional
Sandiaga Tunggu Penugasan Partai buat Maju Pilkada 2024

Sandiaga Tunggu Penugasan Partai buat Maju Pilkada 2024

Nasional
Demokrat: Bagi DPR, KPK Seperti 'Teroris', Menakutkan

Demokrat: Bagi DPR, KPK Seperti "Teroris", Menakutkan

Nasional
Indonesia Kecam Israel yang Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

Indonesia Kecam Israel yang Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

Nasional
Menakar Gagasan Gubernur Tak Lagi Mewakili Pemerintah Pusat

Menakar Gagasan Gubernur Tak Lagi Mewakili Pemerintah Pusat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com