Kompas.com - 28/09/2021, 14:13 WIB
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai menyusun kronologi peristiwa terkait dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berinisial MS.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan pihaknya saat ini sudah memeriksa total 8 perwakilan KPI.

“Mulai dari Wakil ketua, Kepala Sekretariat dan 6 staf,” terang Beka dihubungi Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Selain itu Komnas HAM juga telah meminta pendapat dari ahli psikologi untuk memberikan masukan dalam penyusunan rekomendasi.

“Untuk mengetahui trauma dan kebutuhan psikologi sebagai bahan rekomendasi Komnas,” sebut dia.

Diketahui Komnas HAM turut serta melakukan penyelidikan pada perkara yang dialami oleh MS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyelidikan itu dilakukan karena Komnas HAM menduga ada pelanggaran hak asasi yang dialami MS. Sebab perkaranya sudah terjadi sejak lama namun tidak segera mendapatkan respons dari pihak-pihak terkait.

Disisi lain, saat ini perkara MS juga sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Pusat.

Adapun dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS ramai diperbincangkan publik pasca keterangan tertulisnya viral di media sosial.

MS mengaku mendapatkan tindakan tak menyenangkan itu sejak tahun 2012 dan mengalami pelecehan seksual dari 5 orang rekan kerjanya pada tahun 2015.

Baca juga: Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Dalam keterangannya di Komnas HAM, Rabu (22/9/2021) pekan lalu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa pihaknya punya komitmen yang sama dengan Komnas HAM untuk segera menuntaskan perkara yang terjadi pada MS.

Selain itu Hengki juga menegaskan bahwa pihak kepolisian terbuka pada potensi pelanggaran pidana yang lain pada kasus ini.

“Kami juga konstruksikan di sana perbuatan tidak menyenangkan, apakah ada paksaan fisik, psikis kalau memang ada itu kami periksa juga,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Kasus Alex Noerdin, Ini Deretan Kasus Korupsi yang Jerat Ayah-Anak

Selain Kasus Alex Noerdin, Ini Deretan Kasus Korupsi yang Jerat Ayah-Anak

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.