Kompas.com - 28/09/2021, 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) korban perundungan dan pelecehan seksual berinisial MS disebut merasa kecewa dan bingung terhadap tindak lanjut yang dilakukan instansi tempatnya bekerja dalam merespons kasus yang dialaminya.

Salah satu kuasa hukum dari MS, Rony E Hutahaean menyampaikan, kliennya belum merasakan langsung bagaimana bentuk perlindungan dan pendampingan yang selama ini dilakukan KPI terkait kasusnya.

"Sejauh ini bukan diabaikan, tapi merasa kecewa dan bingung, bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan itu seperti apa," kata Rony kepada Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Lebih lanjut, Rony mengatakan, MS hanya berharap KPI dapat membantu agar pelaku perundungan dan pelecehan terhadapnya dapat semakin menemukan titik terang.

Ia juga menilai, selama ini kliennya hanya berjalan sendiri dalam hal mencari bukti dan fakta terkait kasusnya.

"Jangan sampai terkesan KPI itu tidak membuka secara luas atau membantu MS sendiri dalam hal tindak pidana yang dialami MS," kata dia.

Selain itu, Rony selaku kuasa hukum MS, juga mengaku belum pernah berkomunikasi terkait teknis penanganan dan pendampingan dari KPI terhadap kliennya.

Ia menyebut tim kuasa hukum MS juga belum mendapat informasi terkait sejauh mana dan bagaimana pendampingan KPI terhadap kliennya.

Baca juga: Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Rony pun mempertanyakan independensi atau keterbukaan tim investigasi yang dibentuk KPI tekrait kasus MS.

Para kuasa hukum berharap proses investigasi KPI jangan sampai merugikan MS.

"Karena kami khawatir bahwa tim investigasi itu adalah hanya orang-orang internal KPI yang berusaha dan kami menduga hanya melindungi tentang KPI sendiri,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPI Bidang Kelembagaan, Irsal Ambia mengatakan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai berinisial MS melalui jalur hukum.

Baca juga: Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Menurut Irsal, seluruh informasi terkait hasil penyelidikan internal KPI akan diserahkan kepada kepolisian.

"Terkait investigasi internal, kita berkomitmen sejak awal kasus ini diselesaikan lewat jalur hukum. Maka segala informasi yang kita dapat akan kita sampaikan ke kepolisian untuk dapat menuntaskan kasus ini," tutur Irsal saat dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).

Adapun, kasus pelecehan MS saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain Polres Jakarta Pusat, pihak Komnas HAM dan LPSK juga turut mengawal kasus tersebut.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada Rabu (1/9/2021).

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.