Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/09/2021, 11:02 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai kemerosotan tingkat kepercayaan publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang wajar.

Feri menduga kemerosotan itu terjadi karena beberapa faktor.

“Akibat Undang-Undang KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 dan upaya alih status pegawai KPK dan berbagai problematika yang menyentuh Pimpinan KPK,” terang Feri dihubungi Kompas.com, Senin (27/9/2021).

Dalam pandangan Feri, masalah yang dialami Pimpinan KPK yang berpengaruh pada merosotnya tingkat kepercayaan publik itu terkait dengan persoalan pelanggaran kode etik.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

“Terutama persoalan etik Firli Bahuri dan Lili Pintauli, (jadi) wajar saja tingkat kepercayaan publik merosot dan menurut saya ini bagian terencana untuk mematikan KPK,” jelas dia.

Diketahui Ketua KPK Firli Bahuri pernah diputus melakukan pelanggaran etik ringan karena menyewa helikopter untuk kepentingan pribadi.

Sementara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli beberapa waktu lalu baru saja dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena berkomunikasi dengan pihak berperkara.

“Jadi wajar ada penurunan luar biasa itu jika melihat performa KPK yang kian menurun dan standar etiknya makin jauh dan rendah,” imbuh Feri.

Diketahui berdasarkan hasil survei Indikator tingkat kepercayaan publik pada KPK menempati urutan keempat setelah TNI, Presiden dan Polri.

Adapun tingkat kepercayaan publik pada KPK hanya 65 persen.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik pada TNI adalah 95 persen, kemudian tingkat kepercayaan publik pada Presiden 82 persen dan tingkat kepercayaan pada Polri adalah 71 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

“Biasanya KPK kalau tidak nomor dua, satu. Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat empat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK,” terang Direktur Eksekutif Indikator Poling Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (26/9/2021).

Survei Indikator Politik terkait persepsi publik atas isu-isu terkini diselenggarakan dengan metode wawancara yang melibatkan 1.209 responden pada 17-21 September 2021.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Erick Thohir Resmi Jadi Pengurus PBNU, Gantikan Ulil Abshar

Erick Thohir Resmi Jadi Pengurus PBNU, Gantikan Ulil Abshar

Nasional
KPK Periksa Wamenkumham Eddy Hiariej Senin Besok

KPK Periksa Wamenkumham Eddy Hiariej Senin Besok

Nasional
Tak Kampanye, Gibran Balik ke Solo Selasa-Jumat

Tak Kampanye, Gibran Balik ke Solo Selasa-Jumat

Nasional
Terjebak Macet di Banten, Prabowo Kibarkan Bendera Palestina dan Lempar Cokelat-Baju dari Mobil

Terjebak Macet di Banten, Prabowo Kibarkan Bendera Palestina dan Lempar Cokelat-Baju dari Mobil

Nasional
Cak Imin: Negara yang Salah Mengelola Demokrasi Akan Berangkat dari Titik Nol Lagi

Cak Imin: Negara yang Salah Mengelola Demokrasi Akan Berangkat dari Titik Nol Lagi

Nasional
Gibran Usul Sentra Kuliner Nasi Kapau Kramat Raya Diperluas dan Pembayaran 'Cashless'

Gibran Usul Sentra Kuliner Nasi Kapau Kramat Raya Diperluas dan Pembayaran "Cashless"

Nasional
Caleg Gerindra Bali Diminta Utamakan Kampanyekan Prabowo-Gibran

Caleg Gerindra Bali Diminta Utamakan Kampanyekan Prabowo-Gibran

Nasional
Siti Atikoh Hadiri Acara Hari Disabilitas 2023 di Jaktim, Ganjar Temui Kelompok Disabilitas di Lombok

Siti Atikoh Hadiri Acara Hari Disabilitas 2023 di Jaktim, Ganjar Temui Kelompok Disabilitas di Lombok

Nasional
Koalisi Sipil Sarankan Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista Ditunda

Koalisi Sipil Sarankan Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista Ditunda

Nasional
Menurut Gibran, Debat Cawapres Didampingi Capres Tak Untungkan Siapapun

Menurut Gibran, Debat Cawapres Didampingi Capres Tak Untungkan Siapapun

Nasional
Doakan Mahfud Jadi Wakil Presiden, Said Aqil: Dulu Gus Dur Juga Kagum pada Beliau

Doakan Mahfud Jadi Wakil Presiden, Said Aqil: Dulu Gus Dur Juga Kagum pada Beliau

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Cara Stabilkan Harga, Gibran: Akhir Tahun Memang Naik Semua...

Ditanya Ibu-ibu soal Cara Stabilkan Harga, Gibran: Akhir Tahun Memang Naik Semua...

Nasional
Gibran Tak Masalah Debat Cawapres Tak Didampingi Prabowo

Gibran Tak Masalah Debat Cawapres Tak Didampingi Prabowo

Nasional
Prabowo Ziarah ke Makam Sultan Maulana di Banten, Disambut Keluarga Ratu Atut

Prabowo Ziarah ke Makam Sultan Maulana di Banten, Disambut Keluarga Ratu Atut

Nasional
Minta Generasi Muda Pelajari Bahaya Orde Baru, Cak Imin: Ada Ketum Parpol Enggak Paham

Minta Generasi Muda Pelajari Bahaya Orde Baru, Cak Imin: Ada Ketum Parpol Enggak Paham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com