Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Kompas.com - 25/09/2021, 10:44 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditahan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/9/2021). Ia menjadi tersangka dugaan kasus suap dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditahan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/9/2021). Ia menjadi tersangka dugaan kasus suap dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah.

MANUNGSA mung ngunduh wohing pakarti.

Nasihat dalam filosofi Jawa ini sangat sarat bermakna mengenai kehidupan manusia. Lelaku manusia di muka bumi ini bisa berlangsung dengan baik atau buruk. Semuanya adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.

Meniti karir mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak tanggung-tanggung, terpilih selama dua periode. Karirnya semakin melesat hingga kursi wakil bupati.

Bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 lalu melawan bupati pasangannya dan menang. Jabatan wakil bupati disandangnya di dua masa kepemimpinan bupati yang berbeda.

Saat baru menjabat wakil bupati selama sebulan, bupati pasangannya tutup usia karena serangan jantung usai bermain sepakbola. Otomatis, posisinya sebagai orang nomor dua menjadi pengganti kedudukan bupati.

Saat pelantikkannya sebagai Bupati Kolaka Timur, banyak kalangan menaruh harap sosok politisi perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara ini bisa mencetak prestasi. Ternyata prestasi yang dicatat di luar ekspektasi warga.

Baru 99 hari menjabat bupati, Andi Merya Nur Hidayat yang masih berusia 37 tahun harus dicokok operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 21 September 2021 lalu (Kompas.com, 23/09/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengingat konstruksi kasus rasuah Andi Merya Nur Hidayat berkutat di dana rehabilitas pasca-bencana berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi, KPK masih mensigi labih lanjut soal penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya adalah pidana mati.

Kasus rasuah yang menimpa Bupati Kolaka Timur ini semakin melengkapi jejak “kelam” para kepala daerah yang terjaring KPK sepanjang 2021. Sebelumnya ada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono alias Weng Chin yang terjerat kasus permainan pembangunan infrastruktur ; Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang terjerembab kasus jual beli jabatan ; Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat juga tergiur dengan transaksi jabatan serta Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang “terpikat” dengan gurihnya pengaturan pemenang proyek infrastruktur.

Rasa syukur yang menjauh juga terjadi pada diri pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tahun 1981. Usai menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, karir politiknya melesat menjadi orang nomor satu di Kabupaten Musi Banyuasin. Tidak tanggung-tanggung, dua periode dijabatnya.

Malah saat masih menjabat bupati di periode kedua, nasib peruntungannya di politik kian moncer usai memenangkan konstestasi di pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan. Sukses di Sumatera Selatan, kembali menjajal nasib di Ibukota sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2012 tapi nasib baik belum berpihak.

Jiwa petarungnya di dunia politik memang tidak diragukan, kembali pulang kampung dan ikut berlaga di Pilgub dan akhirnya kembali menyabet Gubernur Sumatera periode 2013 hingga 2018. Usai lengser dari posisi gubernur, bertarung di pemilihan legeslatif pun juga menang dan mengantarkan Alex Noerdin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika di karir politik demikian menganggumkan tetapi tidak di masalah “ketahanan” terhadap pesona materi. Alex dijerat dua kasus oleh Kejaksaan Agung. Pertama pada kasus pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan sepanjang 2010 – 2019. Potensi kerugian negara mencapai Rp 430 miliar.

Sementara kasus kedua, terkait dengan proposal “bodong” pembangunan Masjid Sriwijaya di Kawasan Jakabaring, Palembang. Potensi kerugian negara akibat pemberian dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 mencapai Rp 130 miliar (Kompas.com, 23 September 2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.