KILAS

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Kompas.com - 16/09/2021, 20:18 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam pertemuan pemadanan data bersama pemangku kepentingan di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (16/9/2021). DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam pertemuan pemadanan data bersama pemangku kepentingan di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (16/9/2021).

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (pemda) atau pemangku kepentingan yang bertugas menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Tengah (Kalteng) berhati-hati dalam menggunakan data.

Dia mencontohkan, terdapat kasus bahwa alamat salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) tidak diketahui. Lantas, bansos tersebut tidak disalurkan.

"Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan, dosa kita, Pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," katanya dalam pertemuan pemadanan data bersama pemangku kepentingan di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (16/9/2021).

Risma juga mengevaluasi pencairan bansos, seperti belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.

Bahkan, hal tersebut juga terjadi untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Baca juga: Penyaluran Bansos di Kalsel Terbentur Masalah Geografis, Mensos Minta Bank Himbara Dekatkan Layanan

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk membuktikan hal tersebut, Risma meminta KPM yang tinggal di lokasi terdekat agar dijemput dan dihadirkan di lokasi pertemuan. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua KPM PKH dapat dihadirkan sesuai arahan Mensos.

Kepada dua orang ibu penerima bantuan PKH, Risma bertanya apakah mereka sudah mendapatkan bantuan. Mereka menjawab, bantuan yang dimaksud belum diterima.

Melihat kejadian tersebut, Risma pun menegaskan, data penerima bantuan sebenarnya memang ada.

Baca juga: Ke Kalsel, Mensos Risma Serahkan Bantuan Rp 836 Juta untuk Anak-anak dan Wirausaha Terdampak Covid-19

Oleh karenanya, dia memerintahkan petugas untuk menyerahkan kartu dan memberikan kesempatan kepada dua KPM tersebut mencairkan bantuan dengan menggesek kartu ke mesin electronic data capture (EDC).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.