Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (pemda) atau pemangku kepentingan yang bertugas menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Tengah (Kalteng) berhati-hati dalam menggunakan data.

Dia mencontohkan, terdapat kasus bahwa alamat salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) tidak diketahui. Lantas, bansos tersebut tidak disalurkan.

"Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan, dosa kita, Pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," katanya dalam pertemuan pemadanan data bersama pemangku kepentingan di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (16/9/2021).

Risma juga mengevaluasi pencairan bansos, seperti belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.

Bahkan, hal tersebut juga terjadi untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Untuk membuktikan hal tersebut, Risma meminta KPM yang tinggal di lokasi terdekat agar dijemput dan dihadirkan di lokasi pertemuan. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua KPM PKH dapat dihadirkan sesuai arahan Mensos.

Kepada dua orang ibu penerima bantuan PKH, Risma bertanya apakah mereka sudah mendapatkan bantuan. Mereka menjawab, bantuan yang dimaksud belum diterima.

Melihat kejadian tersebut, Risma pun menegaskan, data penerima bantuan sebenarnya memang ada.

Oleh karenanya, dia memerintahkan petugas untuk menyerahkan kartu dan memberikan kesempatan kepada dua KPM tersebut mencairkan bantuan dengan menggesek kartu ke mesin electronic data capture (EDC).

Ternyata, pencairan berhasil dilakukan. Salah satu KPM berhasil mencairkan bantuan senilai Rp 1 juta.

“Nah, ternyata bisa dicairkan, tho, jadi data penerima bantuan itu ada. Dan mereka ini kan tinggal tidak jauh dari sini. Bukan di lokasi yang sulit. Pertanyaannya mengapa mereka belum menerima bantuan," katanya.

Untuk itu, Risma meminta pihak bank, pemda, dan semua pihak terkait memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi Covid-19.

"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum minggu ketiga September. Kasihan KPM itu, Pak. Tidak ada yang sulit pak kalau kita bersungguh-sungguh," katanya.

Mendekatkan pelayanan

Dalam kunjungan itu, Mantan Wali Kota Surabaya itu juga menerima masukan yang hampir sama dengan pertemuan yang digelar di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada hari sebelumnya.

Salah satu masukan yang terungkap adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalteng kebanyakan berupa lahan gambut, rawa, dan sungai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Risma meminta Bank Himbara dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT.

"Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan, Pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," katanya.

Risma juga meminta bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, dia akan menyiapkan peraturan khusus.

Dengan peraturan tersebut, pihak bank akan mendapatkan payung hukum untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.

"Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan di mana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," katanya.

Pertemuan turut dihadiri perwakilan Bank Himbara, perwakilan PT Pos Indonesia, para pejabat eselon l Kementerian Sosial (Kemensos), staf khusus menteri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalteng Ida Oetari, Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP Iwan Taufiq Purwanto, serta para pendamping PKH dan BPNT) di Kota Palangkaraya.