KILAS

Penyaluran Bansos di Kalsel Terbentur Masalah Geografis, Mensos Minta Bank Himbara Dekatkan Layanan

Kompas.com - 15/09/2021, 19:12 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat  memimpin pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/9/2021). DOK. Humas KemensosMenteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/9/2021).

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu melakukan inisiatif untuk mendekatkan layanan kepada para penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Salah satu alasannya adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi masalah geografis.

Secara umum, kawasan di Kalsel memiliki dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Bahkan, beberapa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan, penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

Baca juga: Di Bawah Guyuran Hujan, Menteri Risma Ikut Lari Bersama Warga Pacitan Saat Simulasi Evakuasi Gempa Bumi

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," saat Risma memimpin pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/9/2021).

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma pun mengarahankan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal keluarga penerima manfaat (KPM) agar bantuan segera bisa diterima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke KPM. Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata dia melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Rabu.

Dalam jangka panjang, Risma berencana menyiapkan peraturan khusus. Peraturan ini nantinya bisa menjadi payung hukum Bank Himbara menyalurkan bansos.

Baca juga: Pastikan Negara Hadir, Kemensos Berupaya Tingkatkan Kualitas Sarpras Suku Dayak Meratus

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel, seperti daerah-daerah lainnya yang dikunjunginya.

Dia juga mendengarkan persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.

Baca juga: Masih Ada Bansos Tak Tepat Sasaran, Risma: Rumah Penerima Lebih Besar dari Rumdin Saya

Risma pun meminta pihak bank, pemerintah daerah (pemda), dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan itu, para pejabat Eselon l, staf khusus menteri, perwakilan Pemda Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), para pendamping PKH, dan BPNT.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.