Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2021, 19:12 WIB

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu melakukan inisiatif untuk mendekatkan layanan kepada para penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Salah satu alasannya adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi masalah geografis.

Secara umum, kawasan di Kalsel memiliki dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Bahkan, beberapa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan, penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

Baca juga: Di Bawah Guyuran Hujan, Menteri Risma Ikut Lari Bersama Warga Pacitan Saat Simulasi Evakuasi Gempa Bumi

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," saat Risma memimpin pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/9/2021).

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma pun mengarahankan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal keluarga penerima manfaat (KPM) agar bantuan segera bisa diterima.

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke KPM. Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata dia melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Rabu.

Dalam jangka panjang, Risma berencana menyiapkan peraturan khusus. Peraturan ini nantinya bisa menjadi payung hukum Bank Himbara menyalurkan bansos.

Baca juga: Pastikan Negara Hadir, Kemensos Berupaya Tingkatkan Kualitas Sarpras Suku Dayak Meratus

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel, seperti daerah-daerah lainnya yang dikunjunginya.

Dia juga mendengarkan persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.

Baca juga: Masih Ada Bansos Tak Tepat Sasaran, Risma: Rumah Penerima Lebih Besar dari Rumdin Saya

Risma pun meminta pihak bank, pemerintah daerah (pemda), dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan itu, para pejabat Eselon l, staf khusus menteri, perwakilan Pemda Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), para pendamping PKH, dan BPNT.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

Nasional
Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Nasional
Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Nasional
Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.