Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/09/2021, 11:16 WIB
Aningtias Jatmika,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan perhatian penuh terkait berbagai kerumitan yang timbul dalam pemutakhiran data kemiskinan.

Menteri yang akrab disapa Risma itu menekankan, proses penggantian data penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimulai dari usulan pemerintah daerah (pemda).

Oleh sebab itu, Risma mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mengambil insiatif cepat dalam proses pemutakhiran data.

Apresiasi tersebut salah satunya ditujukan kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM), Risma menyurati Bupati Kustini.

Dalam surat tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa proses pemutakhiran data merupakan kewenangan pemda. Oleh karena itu, bila pemda mampu mengoptimalkan perannya, kerumitan masalah data bisa diminimalisasi.

(Baca juga: Agar Bantuan Tepat Sasaran, Mensos Risma Minta Pemda Perbarui Data Kemiskinan)

Risma menilai, Kustini telah bertindak responsif dalam mengecek dan menemukan ketidakakuratan data. Kemudian, Kustini juga memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data.

Untuk diketahui, Mensos Risma mendapatkan banyak laporan tentang bansos yang dianggap kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan ke penerima manfaat.

“Saya menerima banyak laporan tentang bansos yang belum tepat sasaran, termasuk pada saat saya melakukan kunjungan ke beberapa daerah," kata Mensos dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/9/2021).

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh jajaran, khususnya kepala dinas sosial (kadinsos), untuk mengawal pemutakhiran data.

Menurut Risma, pemutakhiran data perlu dilakukan secara karena data ini bersifat dinamis. Dalam suatu daerah, terdapat anggota masyarakat yang pindah, meninggal, atau mengalami perubahan status ekonomi.

(Baca juga: 4 Strategi Kemensos Atasi Persoalan Bansos)

Selain itu, Mensos juga menemukan kasus mengenai kepala desa yang menentukan penerima bansos sesuai kepentingannya. Hal tersebut salah satunya terjadi di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Risma tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga terjadi di daerah lain.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, pemda berperan penting dalam melaksanakan proses verivali berjenjang berdasarkan musyawarah desa atau kelurahan. Setelah itu, data diteruskan ke tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota.

“Pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemda. Kemensos tidak melakukan pendataan langsung," kata Risma.

Dia menjelaskan, pihaknya hanya menetapkan data yang telah dimutakhirkan oleh pemda. Masalahnya, beberapa pemerintah kabupaten dan kota kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran.

Sebagai informasi, tugas penetapan data diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Secara rinci, tugas dan kewenangan pemda dalam tahapan pemutakhiran data secara berjenjang diatur dalam pasal 8, 9, 10, dan 11.

(Baca juga: Mensos Risma Paparkan Evaluasi Hambatan Penyaluran Bansos di Semarang dan Sekitarnya)

Sebagai contoh, pasal 8 menyebutkan bahwa verifikasi dan validasi seperti yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa.

Kemudian, pasal 11 ayat (1) berbunyi, data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan UU tersebut, Risma mengingatkan kepada pemda dan jajarannya agar berperan aktif dan mengawal proses pemutakhiran data dengan sungguh-sungguh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Nasional
Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Nasional
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Nasional
Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Nasional
Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Nasional
Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Nasional
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com