Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Pemerintah Mulai Susun "Roadmap" Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

Kompas.com - 16/09/2021, 06:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pemerintah mulai menyusun peta jalan transisi dari masa pandemi Covid-19 menuju kondisi endemi.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mulai membiasakan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru agar dapat hidup sehat berdampingan dengan Covid-19.

“Sebagai bagian dari strategi dan skenario menuju hidup bersama Covid-19 tersebut, sesuai arahan presiden, pemerintah mulai menyusun peta jalan transisi dari masa pandemi Covid-19 menuju endemi," ujar Johnny sebagaimana dillansir dari siaran pers di laman covid19.go.id, Kamis (16/9/2021).

"Pada akhirnya nanti, upaya ini diharapkan bisa mewujudkan keseimbangan antara perekonomian dengan kesehatan secara bertahap,” ucap dia.

Baca juga: Apa Saja yang Berubah Saat Covid-19 Beralih dari Pandemi Menjadi Endemi?

Johnny menyebut, peta jalan (road map) yang dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat dalam transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Nantinya, peta jalan ini tidak hanya menjadi acuan dalam upaya menekan penularan Covid-19.

Peta jalan ini juga dibuat untuk memungkinkan masyarakat beraktivitas seperti biasa.

Dalam menyusun peta jalan tersebut, pemerintah melibatkan stakeholder terkait dan menjadikan pengalaman negara-negara lain sebagai acuan.

"Peta jalan akan terus disempurnakan sesuai perkembangan penanganan Covid-19 di Tanah Air," ujar Johnny.

"Dengan target pembukaan pada fatality rate kurang lebih 2 persen, kasus aktif kurang lebih 100.000, serta positivity rate kurang dari 5 persen," kata dia.

Sementara itu, saat ini pemerintah melakukan kegiatan percontohan peta jalan yang mengatur penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama.

Baca juga: Menanti Endemi Covid-19 di Indonesia

Keenamnya yakni tempat perdagangan, pasar/toko modern, pasar/toko tradisional, transportasi publik, darat, laut, udara, destinasi pariwisata, hotel, restoran, pertunjukan.

Kemudian, di kantor/pabrik, pemerintahan, swasta, bank, pabrik besar, UKM/IRT, lokasi ibadah dan kegiatan keagamaan dan tempat pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi).

Johnny menyampaikan, penerapan protokol kesehatan sebagai pilot project di lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada tiga standar, yakni standar jumlah, aktivitas, dan perilaku.

Sementara itu, pelaksanaannya akan didukung penggunaan teknologi digital, salah satunya dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Standar jumlah adalah aturan terkait kapasitas ruang/fasilitas publik, sedangkan standar aktivitas mengatur bentuk dan durasi aktivitas yang diperbolehkan," kata dia.

"Sementara itu, standar perilaku adalah bagaimana pengunjung/pengguna fasilitas harus dipastikan menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas," ucap Johnny.

Baca juga: Satgas Minta Swasta Berperan dalam Percepat Perubahan Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19 

Sementara itu, penularan Covid-19 masih terus terjadi di tengah masyarakat.

Hal ini terlihat dari data Satgas Covid-19 pada Rabu (15/9/2021) yang melaporkan penambahan 3.948 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir, sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.178.164.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com