Kapolri Minta Polisi Tidak Reaktif Saat Melaksanakan Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden

Kompas.com - 15/09/2021, 22:28 WIB
Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara utama dalam seremoni penyambutan mahasiwa baru President University (PresUniv) angkatan 2021 yang digelar secara daring pada 23 Agustus 2021. DOK. PRESIDENT UNIVERSITYKapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara utama dalam seremoni penyambutan mahasiwa baru President University (PresUniv) angkatan 2021 yang digelar secara daring pada 23 Agustus 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan personel polisi di seluruh wilayah agar tidak reaktif saat melaksanakan pengamanan kunjungan kerja presiden.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan untuk merespons sejumlah peristiwa penangkapan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi menjelang atau ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja.

"Agar tidak terulang kembali disampaikan kepada para Kasatwil di Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman Kapolri, pertama, tiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam konferensi pers secara daring, Rabu (15/9/2021).

Argo melanjutkan, jika ada sekelompok warga yang menyampaikan aspirasi, Kapolri meminta personel polisi hanya melakukan pengawalan terhadap kelompok tersebut sepanjang aspirasi disampaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Baca juga: Saat Aspirasi Warga yang Disalurkan lewat Mural Dianggap Provokatif dan Dihapus Aparat

"Jadi pada saat ada Pak Presiden lewat, lalu ada sekelompok masyarakat (mau menyampaikan aspirasi), kami mengamankan, mengawal agar tertib dan lancar," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Kapolri meminta agar ada ruang bagi warga atau kelompok warga yang mau menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, aspirasi dapat dikelola dengan baik.

"Kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga bisa disampaikan," kata Argo.

Instruksi berikutnya, lanjut Argo, jika ada warga yang mau menyampaikan aspirasi, personel polisi harus menyampaikan dengan baik bahwa aktivitas tersebut tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum.

Argo menegaskan, surat telegram ini wajib jadi pedoman bagi seluruh kepolisian daerah dan dilaksanakan dengan baik.

"Semua kita kelola dan kawal, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu arahan dari Bapak Kapolri berkaitan dengan setiap ada kunjungan kerja Presiden ke daerah baik saat maupun pascakunjungan," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.