Wacana Amendemen UUD 1945 Dikhawatirkan Jadi Pintu Masuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 15/09/2021, 17:22 WIB
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM), Zainal Arifin Mochtar, saat diskusi menyoal proses pemililihan pimpinan KPK di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM), Zainal Arifin Mochtar, saat diskusi menyoal proses pemililihan pimpinan KPK di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan substansi dari usulan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Zainal khawatir hanya jalan awal untuk melakukan pembahasan lainnya, termasuk perubahan masa jabatan presiden.

“Jangan-jangan perubahan menghidupkan GBHN ini hanya pintu masuk sebenarnya untuk masuk ke pembahasan pembahasan lain. Misalnya apa? Ya masa jabatan. Sangat mungkin masa jabatan,” kata Zainal dalam diskusi publik “Membaca Wacana Amandemen UUD 1945: Akal-akalan 3 Periode?”, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD Diduga Berkaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan akan seperti apa model dan bantuk dari usulan PPHN nantinya.

Ia juga mempertanyakan, apakah usulan PPHN ini akan mirip dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah diterapkan di masa orde baru atau berbeda.

Lalu, ia juga mempertanyakan sistem atau pola pertanggungjawaban presiden apabila PPHN ditetapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kalau gitu apakah MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti dulu? Kalau MPR bikin GBHN atau PPHN yang dipakai oleh semua lembaga negara, apakah kmbali menggeser ke MPR yang kayak dulu?,” tanyanya.

Lebih lanjut, Zainal juga mempertanyakan, apakah nantinya presiden dapat dimakzulkan apabila tidak menjalankan PPHN yang ditetapkan MPR RI.

Sebab, apabila presiden bisa dimakzulkan, ada kemungkinan amendemen tidak hanya mengubah Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945 yang mengatur soal MPR.

Namun ada potensi perubahan akan merambat ke Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya 'Smartphone' Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Oktober, Warga Tak Punya "Smartphone" Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Nasional
Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Nasional
Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Nasional
UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.