Kompas.com - 15/09/2021, 15:43 WIB
Direktur YLBHI Asfinawati saat memberikan keterangsn pers dalam acara Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur YLBHI Asfinawati saat memberikan keterangsn pers dalam acara Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, wacana amendemen UUD 1945 bertalian dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Salah satu alasannya, Presiden Joko Widodo sendiri telah mengatakan bahwa pemindahan IKN membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun. Menurut Asfin, hal ini dapat menjadi alasan bagi MPR untuk sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan demi menuntaskan tugas.

"Kemudian MPR melihat pembangunan IKN masih membutuhkan waktu yang panjang supaya berhasil, dengan berita Jakarta mau tenggelam dan pandemi Covid-19, maka wajar jika presiden diperpanjang tanpa melalui pemilihan. Maka nanti perdebatan konstitusionalnya bukan mengubah ketentuan dalam UUD, tapi karena ada tugas, yaitu menuntaskan pembangunan IKN," kata Asfin dalam diskusi daring yang disiarkan Youtube Kontras, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945, MPR Diingatkan Harus Bergerak Sesuai Mandat Publik

Apalagi, lanjut Asfin, lokasi IKN di Kaltim ini memiliki banyak kaitan dengan sejumlah politisi yang memiliki perusahaan tambang. Ia mengatakan, para politisi itu akan mendapatkan keuntungan secara tidak langsung saat status IKN disematkan ke wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mempertanyakan maksud kepentingan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 diperlukan untuk mengatur ketentuan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, tujuan mengatur PPHN demi memastikan keberlangsungan visi dan misi negara mesti diperjelas.

"Masalahnya, visi dan misi yang mana? Apakah visi dan misi omnibus law UU Cipta Kerja?" ucapnya.

Baca juga: Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa

Karena itu, Asfin melihat ada kepentingan ekonomi dan politik di balik pemindahan IKN dan wacana amendemen UUD ini. Namun, ia berharap dugaan-dugaannya ini tidak terjadi.

"Jadi sebetulnya di luar soal politik, ada persoalan ekonomi politik yang membayang dan motivasinya besar sekali. Uang yang terlibat ini sangat besar," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.