Amendemen UUD 1945 Dikhawatirkan Bakal Minim Partisipasi Publik

Kompas.com - 15/09/2021, 16:14 WIB
Suasana kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2021).ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
ADITYA PRADANA PUTRASuasana kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2021).ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar khawatir amendemen UUD 1945 yang kini diwacanakan, bakal bernasib sama seperti omnibus law UU Cipta Kerja yang pembahasannya minim partisipasi publik.

Ia pun mengingatkan MPR agar bekerja sesuai mandat rakyat terkait wacana amendemen UUD.

"Ingat, baru tahun lalu kita mengalami masalah dalam pembentukan UU dalam konteks UU Cipta Kerja. Apakah tahun ini akan kembali jadi problem besar? Semestinya tidak terjadi," kata Rivanlee dalam diskusi daring yang disiarkan Youtube Kontras, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD Diduga Berkaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Rivanlee pun berpendapat, saat ini sama sekali tidak ada urgensi untuk melakukan amendemen UUD.

Menurutnya, wacana amendemen ini bukan berasal dari desakan publik, melainkan dari Badan Pengkajian MPR.

"Wacana ini justru melompati hasrat publik. MPR harus bergerak atas mandat publik, tapi ini hanya berangkat dari ruang pengkajian MPR, sehingga wacana ini terus muncul dan minim partisipasi publik," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut Rivanlee, rencana untuk mengatur ketentuan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara lewat amendemen sebenarnya merupakan sebuah ironi.

Baca juga: Pertanyakan Momentum Perubahan UUD 1945, Pakar: Amendemen Biasanya Karena Peralihan Rezim, Pemberontakan Hingga Kudeta

Sebab, presiden memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah disusun berdasarkan visi dan misi saat pencalonan.

Sementara itu, mayoritas anggota DPR/MPR berasal dari partai koalisi Presiden Joko Widodo.

"Kalau tidak percaya dengan RPJMN berarti tidak percaya denhan visi dan misi presiden atau nawacita Jokowi. Karena RPJMN berangkat dari visi misi capres. Itu hal yang kontradiktif kalau MPR, yang banyak anggota parpol koalisi, justru berdebat perihal keberadaan PPHN," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.