Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Amendemen UUD Diduga Berkaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Kompas.com - 15/09/2021, 15:43 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, wacana amendemen UUD 1945 bertalian dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Salah satu alasannya, Presiden Joko Widodo sendiri telah mengatakan bahwa pemindahan IKN membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun. Menurut Asfin, hal ini dapat menjadi alasan bagi MPR untuk sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan demi menuntaskan tugas.

"Kemudian MPR melihat pembangunan IKN masih membutuhkan waktu yang panjang supaya berhasil, dengan berita Jakarta mau tenggelam dan pandemi Covid-19, maka wajar jika presiden diperpanjang tanpa melalui pemilihan. Maka nanti perdebatan konstitusionalnya bukan mengubah ketentuan dalam UUD, tapi karena ada tugas, yaitu menuntaskan pembangunan IKN," kata Asfin dalam diskusi daring yang disiarkan Youtube Kontras, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945, MPR Diingatkan Harus Bergerak Sesuai Mandat Publik

Apalagi, lanjut Asfin, lokasi IKN di Kaltim ini memiliki banyak kaitan dengan sejumlah politisi yang memiliki perusahaan tambang. Ia mengatakan, para politisi itu akan mendapatkan keuntungan secara tidak langsung saat status IKN disematkan ke wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mempertanyakan maksud kepentingan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 diperlukan untuk mengatur ketentuan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, tujuan mengatur PPHN demi memastikan keberlangsungan visi dan misi negara mesti diperjelas.

"Masalahnya, visi dan misi yang mana? Apakah visi dan misi omnibus law UU Cipta Kerja?" ucapnya.

Baca juga: Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa

Karena itu, Asfin melihat ada kepentingan ekonomi dan politik di balik pemindahan IKN dan wacana amendemen UUD ini. Namun, ia berharap dugaan-dugaannya ini tidak terjadi.

"Jadi sebetulnya di luar soal politik, ada persoalan ekonomi politik yang membayang dan motivasinya besar sekali. Uang yang terlibat ini sangat besar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com