Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: Pilkada-Pilpres untuk Mempersatukan, Kenapa Jadi Jalan Pecah Belah?

Kompas.com - 10/09/2021, 09:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyayangkan realita yang terjadi saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini justru menjadi ajang memecah belah, bukan untuk mempersatukan.

"Adanya Pilkada, Pilpres, sebenarnya itu untuk mempersatukan. Tapi kenapa sekarang terjadi pilpres, pileg, pilgub, pilbup kok jadi jalan untuk pecah belah sampai ke dusun-dusun, kampret sama cebong. Kan sudah salah arah kita," kata Zulkifli dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Menurut Zulhas, sapaan Zulkifli, publik semestinya dapat menghargai pilihan politik orang lain, tidak perlu saling menjelekkan pilihan orang lain.

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintahan Jokowi Tanpa Syarat

Zulhas berpendapat, kritik-kritik yang disampaikan oleh publik sesungguhnya merupakan hal wajar dalam alam demokrasi.

Namun, ia menekankan, kritik tersebut semestinya dapat disampaikan tidak melalui cara yang kasar atau saling menghujat.

"Kita ini kan bersaudara, sebangsa setanah air, bisa menyampaikan kritikan, sampaikan pikiran. Tapi kok sekarang ini bukan sampaikan pikiran, saling menghujat itu lho, saling memaki, saling menjelek, saling menghina, menista," ujar dia.

Zulhas menilai, kondisi tersebut menandakan Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan 76 tahun lalu ketika Indonesia baru merdeka.

Baca juga: Bima Arya Klaim Penyelesaian Kasus GKI Yasmin Manifestasi PAN sebagai Partai Terbuka

Ia mengatakan, bangsa Indonesia mesti berkaca dari para pendiri bangsa yang tidak mempersoalkan perubahan butir-butir Piagam Jakarta dengan berlarut-larut.

"Itu 76 tahun yang lalu. Masak 76 tahun merdeka lebih mundur lagi? Justru kita ini sudah kapok. Sudah kapok pecah belah, sudah kapok saling ngata-ngatain," kata dia.

Wakil ketua MPR tersebut menambahkan, Indonesia mesti belajar dari negara-negara lain yang kemajuannya semakin pesat setelah menyelesaikan perpecahan di internal negara mereka.

"Tiongkok itu dulu waktu perang saudara enggak maju-maju, Jepang juga, Korea juga. Setelah mereka bersatu, wah coba lihat sekarang Tiongkok itu, Amerika pun ngeri kan, karena dia sudah satu," ujar Zulkifli Hasan.

"Nah kita ini kan sudah 76 tahun, satu kita. Tapi masak ribut terus kayak gini? Nah itu yang kita enggak mau," ujarnya.

Baca juga: Rakernas PAN Usulkan Zulkifli Hasan Maju di Pilpres 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com