Wapres: Ekspor Pertanian Meningkat 40,29 Persen Dibanding 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan ekspor pertanian pada pertengahan 2021 meningkat sebesar 40,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara "Panen Perdana Kelapa Sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat" yang disiarkan secara daring, Kamis (2/9/2021).

"Pada periode Januari sampai dengan Juni 2021 nilai ekspor pertanian mencapai Rp 277,95 triliun atau meningkat 40,29 persen dibanding periode yang sama tahun 2020," kata Ma'ruf.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kata Ma'ruf, pada 2020 ekspor pertanian tumbuh 15,79 persen atau mencapai Rp 451,77 triliun dibanding tahun 2019.

Baca juga: Ketergantungan Impor Komponen Chip, Ternyata Indonesia Sempat Ekspor ke Luar Negeri

Sementara 2020, ekspor pertanian tumbuh 15,79 persen atau Rp 451,77 triliun dibanding dengan periode yang sama tahun 2019.

"Khusus untuk ekspor komoditas kelapa sawit di tahun 2020 mencapai 22,97 dollar Amerika Serikat miliar atau setara dengan Rp 321,5 triliun. Angka ini naik 13,6 persen dibandingkan tahun 2019," ujarnya.

Terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat, lanjut Ma'ruf, adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah sekitar 3,7 ton per hektar per tahun.

Padahal, kata dia, potensi yang dapat dihasilkan bisa mencapai delapan ton per hektar, per tahun.

"Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, peremajaan sawit rakyat juga merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19," ungkapnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2021 program ini ditargetkan menyasar tanah seluas 180.000 hektar dengan alokasi dana sebesar Rp 5,567 triliun.

Baca juga: Nilai Ekspor Jakarta pada Juli 2021 Naik 4,2 Persen di Bandingkan Tahun Lalu

Sedangkan sampai tahun 2022, pemerintah mentargetkan peremajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektar.

"Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi," kata dia.

"Diperlukan kerja sama yang erat oleh tiga pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat," ucap Ma'ruf.