PSI Desak Lili Pintauli Mundur dari Pimpinan KPK, Sanksi Potong Gaji Terlalu Ringan

Kompas.com - 31/08/2021, 14:20 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers penetapan tersangka di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK mentapkan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita bersama mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait gratifikasi Hak Guna Usaha tanah di Kalimantan Barat.   ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww. ANTARA FOTO/RENO ESNIRWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers penetapan tersangka di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK mentapkan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita bersama mantan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait gratifikasi Hak Guna Usaha tanah di Kalimantan Barat. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar untuk mundur usai dijatuhi sanksi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo menilai, sanksi yang diberikan oleh Dewas KPK berupa pemotongan gaji pokok terlalu ringan.

"Seharusnya, sanksi jauh lebih berat, yaitu diberhentikan atau yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Ini pelanggaran berat yang dampaknya adalah pelecehan terhadap integritas KPK. Sanksi potong gaji terlalu ringan, Bu Lili layak mundur," kata Ariyo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketika Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Hanya Disanksi Potong Gaji...

Ia menambahkan, sanksi potongan gaji pokok menjadi preseden buruk penegakan aturan dan sangat merugikan kredibilitas KPK.

Kepercayaan publik, kata dia, dibangun bukan hanya melalui banyaknya kasus korupsi yang diselesaikan.

"Tapi, bagaimana KPK dapat menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan secara internal. Kalau sanksinya hanya seperti ini, jangan bermimpi pelanggaran semacam itu tidak akan terulang," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ariyo mengatakan, saat ini citra KPK sedang mengalami turbulensi jika sanksi yang diberikan Dewas kepada Lili hanya berupa pemotongan gaji pokok.

Lebih lanjut, menurut dia, kerja penegakan hukum KPK bakal diwarnai prasangka dan kecurigaan.

"Bukan seperti ini harapan masyarakat dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK," tutur dia.

Baca juga: Terbukti Langgar Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Didesak Mundur

Ariyo menambahkan, desakan mundur belum berbicara soal dugaan tindak pidana atas apa yang telah dilanggar oleh Wakil Ketua KPK itu.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.