Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Nilai Demokrasi Bukan Tujuan, tapi Alat untuk Mencapai Cita-cita Bangsa

Kompas.com - 23/08/2021, 14:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta, agar demokrasi tidak menjadi tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, bila menjadikan hal itu agar Indonesia dipandang menjadi negara dengan indeks demokrasi yang tinggi.

Menurut Paloh, demokrasi seharusnya dijadikan alat untuk mencapai tujuan atau cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Untuk itu, sekali lagi saya harus mengatakan bahwa bagi saya dan bagi Nasdem, demokrasi bukanlah tujuan. Enggak ada urusan dengan demokrasi sebagai suatu yang dikatakan tujuan bagi kehidupan kita," kata Paloh dalam acara dialog kebangsaan Ketua Umum Partai Nasdem memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Demokrasi merupakan alat, tools, equipment, satu sistem yang kita sepakati untuk menghantarkan tujuan-tujuan kita," sambung dia.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa indeks demokrasi Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh The Economist Intellegence Unit (EIU) bahwa pada 2020 mencapai 6,3 atau turun dari tahun sebelumnya, yaitu 6,48.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Tak Punya Budaya Malu, 100 KPK Pun Tak Akan Berefek Berantas Korupsi

Selain itu, ia juga menyoroti nilai-nilai pluralisme di Indonesia apakah sudah berjalan dengan semestinya. Sebab, ia melihat, realita yang ada saat ini adalah menguatnya politik identitas yang kembali mengungkit isu SARA di dalamnya.

"Kita paling khawatir, kalau ada persepsi yang menyatakan dalam indeks apapun itu, demokrasi kita sudah menurun. Tapi realita yang ada, politik identitas semakin menguat. Isu SARA masih ada di kanan kiri kita. Apakah nilai-nilai pluralisme kita telah kita jalankan sepenuhnya?," tanya Paloh.

Oleh karena itu, Paloh menyarankan agar pemerintah dalam hal ini dapat melakukan supervisi agar demokrasi tak lebih banyak menghasilkan keburukan.

Sebab menurut dia, demokrasi masih bisa diubah, diatur dan menempatkan diri secara lebih baik dalam implementasinya.

"Itulah sebenarnya demokrasi yang kita harapkan. Dan dalam keseharian kita, demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini. Kalau tidak disupervisi dalam hal ini khususnya oleh yang memiliki otoritas penyelenggara negara ini," tuturnya.

Baca juga: Surya Paloh: Kita Dorong Semua Kekuatan untuk Cari dan Selamatkan 53 Awak KRI Nanggala

Lebih lanjut, Surya Paloh mengaku was-was dengan sistem demokrasi saat ini yang menurut dia, tidak terjaga.

Ia pun meminta agar elite bangsa memberikan supervisi soal makna kebebasan demokrasi di Indonesia.

Sebab, ia melihat bahwa demokrasi Indonesia saat ini justru masuk dalam kategori super liberal di mana sebagian masyarakat menganggap hak-haknya tidak boleh dikurangi, termasuk oleh pemerintah.

Dia menekankan pentingnya memahami kebebasan yang bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Kebebasan tidak absolute, kebebasan tetap memerlukan kebebasan yang bertanggung jawab," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Nasional
Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Nasional
Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasional
Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Nasional
BKKBN Masih Verifikasi Situasi 'Stunting' Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi "Stunting" Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com