Ferdian Andi
Peneliti dan Dosen

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) | Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Politik Hukum Pandemi Kunci Merdeka dari Covid-19

Kompas.com - 17/08/2021, 06:45 WIB
Ilustrasi Covid-19 Shutterstock/PetovargaIlustrasi Covid-19

TAHUN ini Indonesia memeringati hari ulang tahun kemerdekaan ke-76. Peringatan hari kemerdekaan ini teah dua kali dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19.

Bedanya, di awal Agustus tahun ini warga Indonesia yang meninggal akibat Covid-19 telah di angka 100 ribu lebih. Sedangkan setahun lalu, tepat pada 17 Agustus 2020, warga Indonesia yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 6.207 orang.

Tahun lalu, harapan merdeka dari pandemi Covid-19 juga telah dirapalkan. Meski dalam kenyatannya, kemerdekaan dari pandemi itu tak kunjung tiba.

Alih-alih Indonesia keluar dari krisis kesehatan, pada Juni-Juli lalu justru paparan Covid-19 berada di posisi puncaknya. Bahkan, dalam beberapa hari, Indonesia menyumbang angka kematian tertinggi di dunia.

Situasi krusial ini tentu tidak terlepas dari pilihan kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kebijakan hukum pemerintah di masa pandemi sejak Maret 2020 lalu menjadi penentu dalam pengendalian dan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Selama 1,5 tahun terakhir ini, kebijakan hukum pemerintah yang diterbitkan mengalami pasang surut. Kadang mengetat, kadang pula mengendur.

Dinamika kebijakan tersebut refleksi dari pilihan pemerintah antara penyelesaian pandemi atau penyelamatan ekonomi. Walhasil, kebijakan hukum yang up and down itu membuahkan penanganan Covid-19 di Indonesia yang cenderung tidak fokus dan terarah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Simak saja berbagai kebijakan penanganan Covid-19 tersebut. Mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Maret-Mei 2020), PSBB Transisi (Juni-Agusus 2020), PSBB Ketat (September-Oktober 2020), dan PSBB Transisi (November-Desember 2020). Di fase ini, pemerintah mendasar pada PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Fase berikutnya, pemerintah tak lagi menggunakan payung hukum PP No 21 Tahun 2020, namun menggantinya dengan beleidregels melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan sejumlah perubahan.

Fase ini menggunakan nomenklatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM (Januari-Februari 2021), PPKM Mikro (Februari-Juni 2021), PPKM Darurat (3 Juli-20 Juli 2021), PPKM Level 3-4 (21 Juli – 16 Agustus 2021).

Sengkarut politik hukum

Kegamangan pilihan kebijakan hukum pemerintah dalam penanganan Covid-19 teridentifikasi secara konsisten sejak awal pandemi ditemukan di Indonesia.

Kegamangan itu dapat dilihat mulai dari disharmoni antarkebijakan, tidak sinkronnya kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga pengawasan kebijakan di lapangan. Efeknya, penanganan pandemi Covid-19 tampak tidak efektif.

Berbagai kebijakan hukum yang dituangkan melalui peraturan (regeling) maupun keputusan (beschikking) pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang dimulai sejak Maret 2021 hingga Agustus 2021 ini menunjukkan ikonsistensi kebijakan. Padahal, dalam penanganan Covid-19 ini dibutuhkan konsistensi kebijakan yang terarah dan terukur.

Sejumlah kontradiksi yang muncul dalam politik hukum penanganan Covid-19 ini dapat dirunut sejak awal pandemi ini mengemuka.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Nasional
Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Nasional
Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

Nasional
Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Nasional
DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

Nasional
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Nasional
Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Nasional
Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.