BKN Keberatan atas LAHP Ombudsman yang Sebut Malaadministasi Rapat Harmonisasi TWK

Yusuf menambahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya di Pasal 13 Ayat 5, dinyatakan bahwa badan dan atau pejabat pemerintah yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan kepada delegasi tersebut.

"Jadi pasal 30 ini berbicara mengenai pendelegasian wewenang, yang intinya wewenang itu bisa saja didelegasikan kepada pejabat yang ada di bawahnya," kata Yusuf.

"Nah berdasarkan pada aturan tersebut, kami berkesimpulan bahwa, penugasan pegawai untuk mewakili BKN dalam rapat harmonisasi itu, tidak serta merta menggugurkan kewenangan pimpinan instansi, dalam hal ini kepala BKN untuk hadir sendiri secara langsung," ucap dia.

Baca juga: YLBHI: Presiden Tak Punya Hambatan Hukum Cabut Hasil TWK di KPK

Adapun keberatan atas LAHP tersebut telah disampaikan BKN dengan mengirimkan dokumen penjelasan kepada Ketua Ombudsman RI.

Hal itu sebagaimana Peraturan Ombdusman RI Nomor 48 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, khususnya di Pasal 25 Ayat 6 b.

"BKN sudah memberikan tanggapan, dan per hari ini sudah dikirim ke ORI surat yang sudah ditandatangani oleh kepala BKN ditujukan kepada Ketua ombudsman RI," ujar Yusuf.

Dalam dokumen keberatan atas LAHP Ombudsman RI yang disampaikan BKN tersebut, terdapat lampiran sebagai kelengkapan atas tanggapan BKN.

Yusuf menyebut, setidaknya ada dua lampiran penjelasan dalam dokumen yang dikirimkan BKN yakni terkait tindakan korektif yang disarankan ORI dan permintaan agar BKN melakukan penelaahan aturan.