Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2021, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto mengatakan, langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam merespons hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) seputar ivermectin dengan menggunakan jalur hukum terlalu berlebihan.

Menurut dia, tak seharusnya Moeldoko sebagai pejabat publik menempuh jalur hukum jika ICW tak dapat membuktikan hasil penelitian tersebut.

"Tidak seharusnya pejabat publik setingkat Kepala KSP merespons hasil penelitian ICW seputar Ivermectin dengan langkah hukum," kata Damar kepada Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Ia menjelaskan, hasil penelitian ICW itu seharusnya diartikan sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam pengawasan tingkah laku elite dari perilaku koruptif.

Terlebih, menurutnya potensi perilaku koruptif di masa pandemi perlu diawasi. Ia mengingatkan bahwa kepentingan orang banyak akan kesehatan haruslah menjadi yang utama daripada kepentingan segelintir orang dalam upaya mengambil untung atau rente.

Untuk itu, saran Damar, jika Moeldoko keberatan dengan hasil penelitian yang menyudutkan dirinya, maka bisa dilakukan dengan cara klarifikasi ke publik.

"Bila keberatan dengan hasil penelitian tersebut, bisa dilakukan klarifikasi dengan bantahan keterlibatan dirinya dalam kampanye Ivermectin sebagai obat Covid-19," ujarnya.

"Klarifikasi ini bisa dipaparkan ke publik dan dijadikan bahan pertimbangan bagi media dan publik untuk menilai," sambung dia.

Penilaian berikutnya dari Safenet, Moeldoko berlebihan jika mengategorikan hasil penelitian ICW sebagai upaya pencemaran nama baik atau fitnah.

Ia menilai, hal tersebut berlebihan baik jika dikaitkan dengna Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Baru dapat dikatakan sebagai pencemaran nama atau fitnah apabila tidak ada bukti atau fakta. Sedangkan ICW justru mendasarkan pendapatnya pada temuan-temuan yang berbasis fakta," jelasnya.

Tak sepakat dengan sikap Moeldoko, menurut Damar, apa yang dikerjakan oleh ICW dalam penelitiannya justru bagian dari kepentingan umum guna mendapatkan informasi mutakhir terkait persoalan Covid-19.

Lebih lanjut, Damar berpandangan, Moeldoko dinilai gagal menunjukkan komitmen untuk menjaga demokrasi jika tetap kekeuh menempuh jalur hukum terhadap ICW.

Baca juga: Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Ia pun mengaitkan hal tersebut dengan komitmen pemerintah yang akan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE.

"Moeldoko yang mengancam akan melakukan upaya hukum pada ICW gagal menunjukkan komitmen menjaga demokrasi, di mana seharusnya praktik penggunaan pasal bermasalah UU ITE dikurangi. Tetapi malah digunakan untuk memberangus suara atau pendapat yang muncul," tutur Damar.

Sebelumnnya diberitakan, KSP Moeldoko memberi waktu 1x24 jam kepada ICW untuk membuktikan tuduhan mereka perihal obat Ivermectin.

Ia menanggapi soal peneliti ICW, Egi Primayoga yang beberapa waktu lalu menyebut Moeldoko memiliki hubungan dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

"Saya meminta, memberi kesempatan pada ICW dan kepada Saudara Egi 1×24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami telah berburu rente dalam peredaran Ivermectin," kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers daring, Kamis (29/7/2021).

Otto mengatakan, tuduhan ICW terhadap Moeldoko tidak bertanggung jawab dan bersifat fitnah. Tudingan itu juga dinilai telah merusak nama baik Moeldoko.

Baca juga: Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Otto juga mengatakan, Moeldoko enggan langsung menempuh langkah hukum dalam persoalan ini.

Namun, kata dia, Moeldoko ingin upaya hukum menjadi jalur terakhir yang akan ditempuh.

"Selesaikan perkara ini dengan cara-cara yang terbaik, tidak ribut-ribut, terbuka, transparan, dan tidak perlu kalau boleh di luar hukumlah," kata Otto mengingat ucapan Moeldoko.

"Pak Moeldoko berpesan kepada saya, kalau toh jalur hukum, itu adalah merupakan upaya yang terakhir sebagi ultimum remedium," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Nasional
Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Nasional
Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Nasional
Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Nasional
Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana 'Reshuffle' Disebut Berhenti dan Skenario 'All Jokowi's Men' Terealisasi

Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana "Reshuffle" Disebut Berhenti dan Skenario "All Jokowi's Men" Terealisasi

Nasional
Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Nasional
Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Nasional
Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice' Brigadir J

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice" Brigadir J

Nasional
Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.