Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Putusan praperadilan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin Prayitno Aji akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, besok Rabu (28/7/2021).

Kuasa Hukum Angin, Syaefullah Hamid, yakin hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan permohonan praperadilan kliennya.

Sebab, menurut dia, penetapan tersangka terhadap Angin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK dilaksanakan penuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan KUHAP, pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikannya juga ternyata bukan ranah KPK," ujar Syaefullah dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

"Maka, Angin Prayitno Aji sebagai tersangka menggunakan salah satu haknya mengajukan praperadilan," ucap dia.

Angin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Ditjen Pajak.

Syaefullah mengatakan, sidang praperadilan tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahapan. Pada sidang ke empat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan termohon yakni KPK.

Dalam sidang tersebut, menurut dia, KPK terbukti tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Angin sebagai tersangka.

"Sprintdik terbit tanggal 4 Februari 2021, SPDP sekaligus penetapan tersangka tanggal 5 Februari 2021, sementara diakui oleh termohon (KPK) bahwa pemeriksaan saksi dalam penyidikan baru dimulai 22 April 2021 dan penyitaan baru dimulai 31 Maret 2021," kata Syaefullah.

"Sementara penggeledahan tanggal 10 Februari 2021, jadi semuanya dilakukan setelah penetapan tersangka," kata dia.

Baca juga: KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Atas dasar itu, Syaefullah menilai, penetapan tersangka terhadap Angin dilakukan KPK sebelum mendapatkan bukti permulaan yang cukup.

Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Angin tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang secara tegas mengatur bahwa penetapan tersangka hanya boleh dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan

Di sisi lain, menurut Syaefullah, Angin bukanlah penyelenggara negara yang dapat dijerat oleh KPK.

Makna penyelenggara negara, kata dia, sesuai pasal 2 huruf g UU Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur, bupati; wali kota dan wakilnya.

Baca juga: Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Adanya Pemberian Uang dari Bank Panin ke Angin Prayitno

Kemudian pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti: komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan perguruan tinggi; pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek.