Mundurnya Rektor UI dari Komisaris BRI yang Bermula dari Meme Jokowi "The King of Lip Service"

Kompas.com - 22/07/2021, 16:58 WIB
Rektor UI Ari Kuncoro saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). DOK. UIRektor UI Ari Kuncoro saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama BRI setelah mendapat desakan yang kuat dari publik.

Masyarakat ramai-ramai mendesak Ari mundur setelah Presiden Joko Widodo merevisi Statuta UI yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2013 menjadi PP No. 75 Tahun 2021.

Adapun dalam statuta lama, Rektor UI dilarang merangkap jabatan di BUMN atau BUMD. Sedangkan statuta baru mengizinkannya merangkap jabatan asalkan tidak menjabat sebagai direksi di BUMN atau BUMD.

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Kursi Wakomut BRI, Anggota DPR: Sebaiknya Bekerja Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Ari kemudian mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank BRI. Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari dan menginformasikannya secara resmi kepada pihak Perseroan.

“Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI," tulis Biro Humas Kementerian BUMN dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Adapun mundurnya Rektor UI dari jabatan Wakil Komisaris Utama BRI tak bisa dipisahkan dari unggahan meme Jokowi The King of Lip Service di akun Instagram BEM UI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usai mengunggah meme tersebut para pimpinan BEM UI dipanggil oleh rektorat. Usai pemanggilan tersebut, beredar informasi bahwa Ari melanggar Statuta UI yang lama lantaran merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Berikut rangkaian peristiwanya:

Meme Jokowi The King of Lip Service

Meme dan poster bergambar Presiden RI itu dibuat untuk mengkritik Presiden Jokowi yang ucapannya dinilai sering kali berbanding terbalik dengan realitas.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis @BEMUI_Official, Sabtu (26/6/2021).

Rektorat UI panggil pengurus BEM

Rektorat UI kemudian memanggil sejumlah pengurus BEM UI yang diduga terlibat dalam penerbitan poster dan meme Presiden Joko Widodo itu.

Bahkan, pemanggilan terhadap pengurus BEM UI itu dilakukan pada Minggu (27/6/2021) yang merupakan hari libur.

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Jabatan Wakomut BRI, Anggota DPR: Buat Apa Diapresiasi? Jangan Buat Malu Dunia Pendidikan

 

Rektorat UI menilai poster kritikan yang diunggah BEM UI bukan lagi poster penyampaian pendapat, melainkan poster yang melanggar aturan hukum.

"Selama menyampaikan pendapat, seyogianya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks 'Jokowi: The King of Lip Service', juga meme lainnya dengan teks 'Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?', 'UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)', dan 'Demo Dulu Direpresi Kemudian' bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat karena melanggar beberapa peraturan yang ada," lanjutnya.

Terungkap Rektor UI rangkap jabatan

Setelah pemanggilan para pengurus BEM UI, di media sosial nama Ari disebut-sebut menjabat sebagai komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Jabatan tersebut ternyata melanggar statuta UI karena merangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN.

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Kursi Komisaris, Pimpinan Komisi X: Sudah Semestinya Dilakukan

 

Statuta UI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 telah melarang Rektor UI merangkap jabatan, termasuk di antaranya menjadi pejabat perusahaan pelat merah.

“Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai … c) pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta,” tulis Pasal 35.

Statuta diubah, Rektor UI boleh rangkap jabatan

Jokowi kemudian merevisi statuta lama yang termaktub dalam PP No. 68 Tahun 2013 menjadi PP No. 75 Tahun 2021.

Dalam aturan sebelumnya, yakni Pasal 35 (c) PP 68 Tahun 2013, rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN/BUMD. Aturan diubah sehingga rektor hanya dilarang merangkap jabatan sebagai direksi di BUMN/BUMD.

Perubahan statuta tersebut memantik protes publik. Di media sosial cercaan terhadap perubahan statuta tersebut pun ramai bermunculan.

Rektor UI mengundurkan diri dari Komisaris BRI

Ari kemudian mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank BRI. Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari dan menginformasikannya secara resmi kepada pihak Perseroan.

Baca juga: MWA UI Unsur Mahasiswa Apresiasi Rektor UI yang Mundur Jabatan Komisaris di BRI

 

Adapun informasi terkait hal ini dapat diakses pada situs web bursa efek dan perseroan pada tanggal 22 Juli 2021.

Dalam rilis resmi Kementerian BUMN, pihak perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dari semua lapisan.

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.