Penyaluran Bansos Harus Tepat dan Cepat, Sosiolog: Masyarakat Butuh Bantuan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, mengingatkan pemerintah agar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat jika memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, sekitar 40 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal sehingga terpaksa tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Jadi masyarakat itu bukan karena tidak mau stay at home, tidak mau berpartisipasi, tetapi karena memang mereka butuh hidup gitu lho, butuh bantuan,” kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/6/2021).

“Mereka paham resiko tertular tapi dalam kondisi seperti ini ada kondisi-kondisi ekonomi yang akhirnya mendesak mereka untuk tetap beraktivitas,” imbuh dia.

Baca juga: Singgung Minimnya Realisasi Penyaluran Bansos, Jokowi: Padahal Rakyat Butuh Sekali, Mereka Menunggu

Sulfikar menilai, wacana perpanjangan PPKM Darurat harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Meskipun saat ini pemerintah sudah menyediakan sejumlah bansos selama PPKM Darurat. Namun, ia menilai, bansos yang ada masih belum tersalurkan secara tepat waktu.

Padahal, penyaluran bansos yang cepat dan tepat merupakan hal krusial dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat.

“Tapi memang kemudian kita lihat bansos ini tidak berjalan secepat yang kita inginkan, jadi memang ada kendala-kendala birokratis, administratif,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga berpandangan PPKM Darurat masih harus diperpanjang mengingat penyebaran kasus Covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Bansos Tunai untuk 99.763 KK di Jakarta Tertunda, Ini Penyebabnya

Kendati demikian, perpanjangan itu harus dilakukan dengan sejumlah evaluasi serta pengetatan kebijakan. Termasuk, evaluasi dalam percepatan penyaluran bantuan sosial.

“Jadi overall jawaban saya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dan PPKM darurat ini harus dilanjutkan gahkan diperketat bukan diringankan,” ucap dia.

Untuk diketahui, PPKM Darurat Jawa-Bali akan berakhir pada hari ini. Namun, pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi terkait nasib kelanjutan kebijakan tersebut.

Sinyal pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli.

Baca juga: Begini Kata Ganjar Jika PPKM Darurat Diperpanjang oleh Pemerintah

Namun, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana perpanjangan PPKM darurat masih didiskusikan pemerintah.

"Dalam dua hingga tiga hari ke depan kita akan sampaikan secara resmi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021) malam.

Presiden Joko Widodo pun mengatakan, perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang sensitif, sehingga harus diputuskan dengan hati-hati.

Baca juga: Menanti Kelanjutan Nasib PPKM Darurat...

Musababnya, banyak masyarakat yang terdampak hingga tak bisa bekerja jika PPKM darurat kembali diperpanjang.

"Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?" ujar Jokowi dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

"Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan)," tegasnya.