Penyaluran Bansos Harus Tepat dan Cepat, Sosiolog: Masyarakat Butuh Bantuan

Kompas.com - 20/07/2021, 14:23 WIB
Kepala Dinas Sosial Pemprov Jabar Dodo Suhendar bersama Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau gudang Bulog Jabar, Kota Bandung, Minggu (18/7/2021). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIKepala Dinas Sosial Pemprov Jabar Dodo Suhendar bersama Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau gudang Bulog Jabar, Kota Bandung, Minggu (18/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, mengingatkan pemerintah agar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat jika memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, sekitar 40 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal sehingga terpaksa tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Jadi masyarakat itu bukan karena tidak mau stay at home, tidak mau berpartisipasi, tetapi karena memang mereka butuh hidup gitu lho, butuh bantuan,” kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/6/2021).

“Mereka paham resiko tertular tapi dalam kondisi seperti ini ada kondisi-kondisi ekonomi yang akhirnya mendesak mereka untuk tetap beraktivitas,” imbuh dia.

Baca juga: Singgung Minimnya Realisasi Penyaluran Bansos, Jokowi: Padahal Rakyat Butuh Sekali, Mereka Menunggu

Sulfikar menilai, wacana perpanjangan PPKM Darurat harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Meskipun saat ini pemerintah sudah menyediakan sejumlah bansos selama PPKM Darurat. Namun, ia menilai, bansos yang ada masih belum tersalurkan secara tepat waktu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, penyaluran bansos yang cepat dan tepat merupakan hal krusial dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat.

“Tapi memang kemudian kita lihat bansos ini tidak berjalan secepat yang kita inginkan, jadi memang ada kendala-kendala birokratis, administratif,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga berpandangan PPKM Darurat masih harus diperpanjang mengingat penyebaran kasus Covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Bansos Tunai untuk 99.763 KK di Jakarta Tertunda, Ini Penyebabnya

Kendati demikian, perpanjangan itu harus dilakukan dengan sejumlah evaluasi serta pengetatan kebijakan. Termasuk, evaluasi dalam percepatan penyaluran bantuan sosial.

“Jadi overall jawaban saya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dan PPKM darurat ini harus dilanjutkan gahkan diperketat bukan diringankan,” ucap dia.

Untuk diketahui, PPKM Darurat Jawa-Bali akan berakhir pada hari ini. Namun, pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi terkait nasib kelanjutan kebijakan tersebut.

Sinyal pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli.

Baca juga: Begini Kata Ganjar Jika PPKM Darurat Diperpanjang oleh Pemerintah

Namun, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana perpanjangan PPKM darurat masih didiskusikan pemerintah.

"Dalam dua hingga tiga hari ke depan kita akan sampaikan secara resmi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021) malam.

Presiden Joko Widodo pun mengatakan, perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang sensitif, sehingga harus diputuskan dengan hati-hati.

Baca juga: Menanti Kelanjutan Nasib PPKM Darurat...

 

Musababnya, banyak masyarakat yang terdampak hingga tak bisa bekerja jika PPKM darurat kembali diperpanjang.

"Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?" ujar Jokowi dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

"Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan)," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.