Polemik Vaksin Covid-19 Berbayar yang Dinilai Rawan Diselewengkan...

Rawan diselewengkan

Vaksinasi berbayar dalam kondisi darurat Covid-19 seperti saat ini, menurut Dicky juga bisa menimbulkan masalah baru seperti vaksin palsu.

Selain itu, dengan kondisi ekonomi yang lemah saat ini akibat pandemi, masyarakat pasti akan lebih memilih vaksin Covid-19 gratis dibandingkan dengan vaksin yang berbayar. Sehingga program vaksin berbayar akan jadi masalah juga.

"Kalau ada sebagian berbayar, yang itu akan nyari yang gratis juga gitu. Dan itu jadi mangkrak, akan jadi masalah. Beda situasinya kalau bukan darurat," katanya.

Baca juga: Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

KPK juga menilai adanya potensi penyelewangan atau fraud dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat dihubungi Kompas.id pada Rabu (14/7/2021).

Firli mengatakan hal itu telah disampaikannya dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Mereka yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Baca juga: Hingga 16 Juli, Indonesia Terima 141 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Selain itu, ada juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh serta Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin.

"Saya menyampaikan saran langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya. Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi,” ujar Firli.

Firli menyampaikan, KPK sangat memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini. Pihaknya pun mendukung upaya percepatan vaksinasi.

Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, YLBHI: Dari Sudut Undang-undang Tidak Masuk Akal

Namun, menurutnya, meski penjualan vaksin gotong royong individu melalui Kimia Farma sudah dilengkapi dengan permenkes, pelaksanaannya tetap berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin.

Begitu vaksinasi individu berbayar dibuka, kemungkinan besar akan muncul pengecer atau reseller.

”KPK sebenarnya tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya berisiko. KPK dorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar,” kata Firli.