Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyuarakan semangat kesetaraan vaksin Covid-19 untuk semua warga dunia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual, Rabu (23/9/2020).

"Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, pada prinsipnya semua negara harus mengedepankan semangat multilateralisme dalam bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Bahkan, kata Jokowi, spirit tersebut sudah semestinya dikedepankan dalam semua kerja sama antarnegara di setiap kesempatan dan bukan hanya pada masa pandemi Covid-19. 

Semangat itu kembali digaungkan Jokowi saat berpidato dalam Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Jokowi menyebutkan, masih terjadi kesenjangan yang sangat lebar terhadap akses vaksin Covid-19 di dunia. Padahal, akses vaksin yang merata bagi semua negara penting untuk membebaskan dunia dari pandemi virus corona.

"Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun, hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/7/2021).

Jokowi pun mendorong agar realisasi kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dipercepat. Salah satunya dengan berbagi dosis vaksin melalui skema Covid-19 Covax (Vaccines Global Access) Facility.

Baca juga: Jokowi: Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19 di Dunia Masih Sangat Lebar

Upaya lainnya yakni pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global melalui Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) weaver, dan penguatan global supply chain atau rantai pasokan global vaksin.

Selain itu, hambatan ekspor dan bahan baku vaksin perlu dihilangkan. Di saat bersamaan, diversifikasi serta volume produksi vaksin harus terus ditingkatkan, termasuk di negara berkembang.

"Vaksin sebagai global public goods (barang publik global) jangan hanya menjadi slogan," ujar Jokowi.

Namun, pernyataan Jokowi yang menggaungkan kesetaraan vaksin Covid-19 justru menghasilkan kebijakan yang berbeda 180 derajat di Indonesia dengan adanya vaksin gotong royong individu berbayar.

Adanya vaksin Covid-19 berbayar justru membuat vaksin tak lagi menjadi barang publik karena mengharuskan sebagian masyarakat membayar untuk memperolehnya.

Baca juga: WHO Kritik Kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia

Adapun pemerintah meluncurkan program vaksinasi berbayar setelah Kementerian Kesehatan diketahui melakukan revisi untuk tetap mengoptimalkan Program Vaksinasi Gotong Royong.

Revisi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.