Kompas.com - 14/07/2021, 18:26 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ragam pesan “dibutuhkan donor plasma konvalesen untuk...” membanjiri deretan Instagram story dalam beberapa waktu terakhir.

Pada saat bersamaan, pesan berantai berisi kabar duka, baik itu dari rekan kerja maupun sanak famili, masuk melalui aplikasi layanan percakapan daring WhatsApp.

Di akhir pesan, tak jarang terselip peringatan yang berisi “jenazah akan dimakamkan dengan protokol Covid-19”.

Frustrasi? Tentu saja.

Baca juga: 500 Hari Covid-19, Data Ungkap Kondisi Indonesia Semakin Memprihatinkan...

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan selama 500 hari sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Selama itu pula, para tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, tenaga laboratorium, hingga relawan yang membantu dalam proses antar jemput pasien, jenazah hingga petugas pengubur jenazah, berjibaku dengan waktu.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 2.670.046 kasus hingga hari ini, Rabu (13/7/2021).

Jumlah tersebut mengalami penambahan 54.517 kasus baru Covid-19 dalam sehari, yang sekaligus merupakan rekor penambahan kasus tertinggi selama pandemi berlangsung.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pasien yang masih menjalani perawatan, yakni mencapai 443.473 orang.

Baca juga: UPDATE: 443.473 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Jumlah tersebut adalah data yang tercatat oleh pemerintah. Tak menutup kemungkinan ada pasien positif Covid-19 yang tak terdeteksi keberadaannya namun berada di sekitar masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun telah menyampaikan agar fasilitas kesehatan harus mempersiapkan diri menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19, paling tidak hingga akhir Juli.

Prediksi ini sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah jauh-jauh hari, menyusul masih adanya mobilitas masyarakat pada saat libur panjang hari raya beberapa waktu lalu yang bersamaan dengan masuknya varian delta ke Tanah Air, yang diyakini lebih menular dibandingkan varian lain.

"Kalau saya melihat, mungkin kita harus antisipasi sampai akhir bulan ini, kita harus benar-benar mempersiapkan fasilitas kesehatan kita," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Menkes Minta Faskes Siap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19 hingga Akhir Juli

Polisi mengalihkan arus lalu lintas pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Polisi mengalihkan arus lalu lintas pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.
Sejak awal Juli, kelompok relawan Lapor Covid-19 yang selama ini kerap membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk mendapatkan rumah sakit rujukan sudah mulai angkat tangan.

Inisiator relawan Lapor Covid-19, Irma Hidayana mengaku, para relawan mengalami kelelahan secara emosional lantaran banyaknya permohonan bantuan pencarian ruang perawatan.

Mereka yang meminta pertolongan kebanyakan adalan pasien Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat.

Baca juga: Kemenkes Bantah Faskes Kolaps Hadapi Pandemi, LaporCovid-19: Ini Kurang Elok

Namun, upaya untuk mencari pertolongan itu tak berhasil. Kebanyakan, rumah sakit penuh bahkan nyaris kolaps.

"Sudah kewalahan, sebab banyak tidak berhasilnya. Lebih banyak tidak dapat RS atau ICU, semua ful. Semua faskes menolak," kata Irma kepada Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

"Kami juga lelah secara emosional menghadapi penolakan RS dan melihat pasien dibiarkan kesakitan. Kami lihat pasien dalam kondisi kegawatdaruratan, tapi dibiarkan tidak dapat layanan medis semestinya. Frustrating," ujar dia.

PPKM darurat

Pemerintah sendiri telah mengambil langkah untuk mencegah semakin tingginya lonjakan kasus Covid-19.

Sejak 3 Juli 2021, pemerintah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Pemerintah sebelumnya telah melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi penularan kasus Covid-19.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: 500 Hari Pandemi dan Harapan Tinggi akan Keberhasilan PPKM Darurat...

Ada sejumlah perbedaan di dalam penerapan PPKM darurat dan PPKM yang telah dilaksanakan sebelumnya. Terutama, dari segi aktivitas perkantoran, kegiatan di pusat perbelanjaan dan tempat ibadah, hingga aktivitas perjalanan masyarakat.

Meski pada awal penerapannya sempat terjadi kericuhan antara masyarakat dan aparat yang bertugas di pos penyekatan akses menuju wilayah ibu kota, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa mobilitas masyarakat mengalami penurunan sepekan setelah kebijakan itu diterapkan.

"Hasil yang kami dapat selama periode 3, 10 Juli, seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas masyarakat pada level 10-15 persen," tutur Luhut.

Baca juga: Luhut: 7 Hari PPKM Darurat, Mobilitas Masyarakat Jawa-Bali Turun hingga 15 Persen

Namun, Luhut mengaku bahwa penurunan yang dicapai belum mendekati target yang ditetapkan yakni sebesar 20 persen.

Oleh karena itu, ia berharap agar target itu dapat tercapai dalam sepekan ke depan.

Namun, bila penerapan PPKM darurat tak kunjung membuahkan hasil, pemerintah tak menutup kemungkinan akan memperpanjang pelaksanaannya.

Baca juga: Jubir Luhut: Belum Ada Rencana Perpanjangan PPKM Darurat, tetapi Akan Dievaluasi

Worst case scenario

Sementara itu, Luhut mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk apabila lonjakan kasus harian Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 40.000 hingga 50.000 kasus per hari.

Skenario tersebut berkaitan dengan penambahan fasilitas layanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, hingga pemenuhan kebutuhan oksigen.

"Penambahan tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario saya kira berjalan terus. Dan juga di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Luhut Akui Worst Case Scenario Lonjakan Covid-19 Telah Dijalankan

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tingkat keterisan tempat tidur atau bed occupancy rate 18 provinsi di Indonesia sudah di atas 60 persen. Bahkan, Provinsi Banten mencatat BOR mencapai 91 persen.

Di posisi berikutnya terdapat DI Yogyakarta (90 persen), DKI Jakarta (86 persen), Lampung (86 persen), Jawa Barat (85 persen), dan Kalimantan Timur (85 persen).

Luhut mengaku, telah meminta TNI untuk menyiapkan rumah sakit lapangan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.

Pada saat bersamaan, pemerintah terus mengupayakan pasokan obat yang dibutuhkan dalam perawatan pasien Covid-19, seperti Actemra dan Remdesivir, untuk dapat diproduksi di dalam negeri.

Baca juga: Ini Strategi Jawa Barat Turunkan BOR Rumah Sakit 3 Persen

Selain itu, upaya pemenuhan pasokan oksigen juga terus dilakukan, di samping mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mencapai herd immunity.

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai, langkah pemerintah yang telah menyiapkan worst case scenario perlu diapresiasi.

Meski begitu, pelaksanaan 3T yaitu tracing, testing, dan treatment perlu diperkuat untuk meringankan beban rumah sakit.

"Ini yang dilakukan ini baru di hilir, dan kita enggak bisa selalu mengandalkan itu, karena penduduk kita besar. Kalau kita tidak cegah di hulunya, ya jebol, sekarang saja sudah jebol fungsi layanan kesehatan maka perkuat juga di hulu 3T," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Dicky mengatakan, kapasitas testing dan tracing sebaiknya tidak hanya 500.000, tetapi ditingkatkan menjadi 1 juta.

"Karena kalau ada kematian 1.000 kasus berarti tiga minggu lalu saja sudah paling 130.000 kasus infeksi. Nah, itu artinya yang terdeteksi dan yang ada di masyarakat itu bukan 130.000, tapi kali 10 (kali)-nya, ini yang harus dicegah," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Nasional
Apa Itu Identitas Nasional?

Apa Itu Identitas Nasional?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.