Putusan Pelanggaran Etik 2 Penyidik KPK Dinilai Lebih Berat Ketimbang Firli Bahuri, Ini Penjelasan Dewas

Kompas.com - 12/07/2021, 21:57 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers usai sidang pelanggaran etik penyidik KPK, Senin (12/7/2021). KOMPAS.com/IRFAN KAMILAnggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers usai sidang pelanggaran etik penyidik KPK, Senin (12/7/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi sedang ringan kepada dua penyidik KPK Muhammad Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Praswad Nugraha diberi sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan. Sedangkan Nur Prayoga dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis satu dengan masa hukuman selama tiga bulan.

Awak media pun mempertanyakan perbedaan hukuman yang dijatuhkan Dewas kepada penyidik KPK dan sebelumnya kepada Ketua KPK Firli Bahuri terkait pelanggaran etik.

Firli dijatuhi sanksi teguran tertulis II setelah melakukan pelanggaran etik terkait gaya hidup mewah menggunakan helikopter sewaan dalam perjalanan pribadinya.

"Kalau ditanya kenapa ini sedang kemudian Pak Ketua (Firli Bahuri) yang menggunakan helikopter itu ringan, teman-teman media mungkin bisa membaca nanti atau mungkin sudah mendengar ada pertimbangan yang sudah disampaikan oleh majelis," kata Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai Didakwa Suap Penyidik KPK Rp 1,6 Miliar

"Jadi pertimbangan sudah disampaikan dalam setiap putusan, nah di situ akan kelihatan kenapa ini dihukum ringan dan kenapa ini sedang," ucap Albertina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Albertina pun menjelaskan bahwa pertimbangan hukum Dewan Pengawas KPK untuk menjatuhi sanksi tidak bisa dihitung seperti matematika.

Majelis Sidang Etik Dewas, kata dia, melihat berbagai pertimbangan hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa.

"Mengenai masalah pelanggaran etik ini, ini termasuk ilmu sosial yang tidak ada hitung-hitungannya seperti matematika yang kalau begini, ini pasti begini," ujar Albertina.

"Karena berbagai pertimbangan, dan pertimbangan itu semua ada di dalam pertimbangan hukum, silakan teman-teman media melihat itu," tutur dia

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.