Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Perintah Presiden, Tidak Boleh Rakyat Kelaparan, Beras Akan Dibagikan Mulai Rabu Ini

Kompas.com - 12/07/2021, 17:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar tidak ada rakyat yang kelaparan dalam situasi lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Oleh karenanya, pemerintah akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang saat ini mengalami kekurangan pangan.

"Bantuan beras akan diberikan oleh pemerintah, (ini) perintah Presiden. TNI-Polri akan membagi-bagikan. Karena perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin (12/7/2021).

Baca juga: Luhut: Mulai Pekan Ini, Vaksinasi Akan Ditingkatkan ke Daerah-daerah Marjinal

Nantinya, bantuan beras akan diberikan sebanyak 5 kilogram hingga 10 kilogram. Rencananya, bantuan itu akan disalurkan oleh TNI pada pekan ini.

"Jadi semua titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kurang beras akan dibagikan oleh TNI dan akan berlaku mungkin Rabu ini. Itu ada yang 5 kilogram dan 10 kilogram," tambah Luhut.

Sebelumnya, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakatn (PPKM) darurat.

Piter menyebutkan, tidak sedikit masyarakat yang hidupnya kini bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah karena pekerjaan mereka terdampak oleh penerapan PPKM darurat.

"Di tengah kondisi seperti itu memang bantuan dari pemerintah mau tidak mau yang paling kita butuhkan, kita saat ini hanya biisa bertumpu berharap dari bantuan dari pemerintah," kata Piter dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (10/7/2021).

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali

Piter menuturkan, akibat penerapan PPKM darurat, banyak usaha warga yang terpaksa tutup atau tidak bisa beroperasi secara normal.

Banyak pula pegawai perusahaan yang terpaksa dirumahkan karena tempat mereka bekerja tutup.

"Ini kan mau tidak mau harus dibantu, mereka tidak bisa bertahan hidup kalau mereka tidak dibantu. Nah, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah inilah yang kita harapkan ini bisa mengalir cepat, tepat, dan juga bisa termanfaatkan dengan baik," kata Piter.

Piter pun berharap PPKM darurat yang diterapkan pemerintah dapat efektif menekan laju penularan Covid-19 sehingga kebijakan itu dapat segera dicabut dan aktivitas sosial dan ekonomi kembali bergulir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com