Kompas.com - 23/06/2021, 12:51 WIB
Ilustrasi kampanye anti-kekerasan seksual. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANIlustrasi kampanye anti-kekerasan seksual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 memuat empat kelompok sasaran, di antaranya perempuan.

Salah satu poin RANHAM mengatur soal pengkajian dan perubahan terhadap kebijakan dan undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan.

"Melakukan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah," dikutip dari lampiran Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021.

Baca juga: RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Dalam RANHAM 2021-2025 dikatakan, masih ada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Oleh karenanya, selain kajian dan perubahan terhadap UU yang diskriminatif, RANHAM juga mengatur tentang harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang berperspektif perempuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan jumlah kebijakan dan UU yang mendiskriminasi perempuan.

Selain itu, masih ada persoalan berupa minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Terkait persoalan itu, perpres mengatur tentang penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pemberian bantuan kepada perempuan pelaku UMKM.

"Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah," bunyi petikan RANHAM.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Adapun Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2021.

"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia," demikian bunyi Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut.

Mengacu pada Pasal 3 Perpres, sasaran strategis RANHAM 2021-2025 yakni melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2021 maka RANHAM tahun 2015-2018 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Nasional
Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X