Kompas.com - 22/06/2021, 15:45 WIB
Ilustrasi Work from Bali. Shutterstock/RB_MediaIlustrasi Work from Bali.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyarankan pemerintah menunda rencana work from Bali (WFB) untuk aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian. Adapun rencananya WFB mulai dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang.

"Menurut saya ini untuk kebijakan WFB itu sebaiknya ditunda dulu pelaksanaannya. Karena sekarang kan Covid-19 sedang outbreak, meledak," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Trubus juga menyarankan pemerintah melakukan persiapan yang lebih matang terkait WFB selagi menunggu kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia membaik, termasuk mematangkan aturan-aturan pelaksanaan yang jelas dan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan (WFB).

Baca juga: Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

"Lalu melakukan kajian, pematangan termasuk misalnya kementeriannya ada tujuh tapi bagian mana saja ASN-nya yang diminta bekerja di sana. Sistemnya seperti apa," ujar dia.

Selain itu, menurut dia, pemerintah harus melihat apakah nanti kebijakan itu membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi di Bali.

Sebab, menurut dia, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana agar Bali tidak hanya bergantung kepada pariwisata. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya dengan produk-produk wisata. UMKM-lah yang bisa diekspor ke luar atau yang bisa dijual ke luar Bali. Selama ini kan selalu pasif karena selalu duduk manis didatangi oleh orang," ucap dia.

Pada akhir Mei 2021, Menteri Koordinator Bidang Investasi Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengajak tujuh kementerian yang berada di bawahnya untuk bekerja sambil melakukan wisata di Pulau Dewata alias "work from Bali".

Tujuannya, membantu sektor pariwisata Pulau Dewata yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Tujuh kementerian yang berada di bawah komando Kementerian Koordinator itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X