Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Kompas.com - 18/06/2021, 16:58 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Ariawan, mengkritik kebijakan pemerintah soal "Work from Bali". Kebijakan itu dicanangkan pemerintah dan diharapkan berjalan mulai Juli 2021.

Menurut Iwan, kebijakan work from Bali tidak tepat karena situasi pandemi covid-19 dinilai belum terkendali.

"Ada kebijakan aneh juga work from Bali. Work from Bali itu menyuruh orang banyak-banyak ke Bali," kata Iwan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Soal Work From Bali, Menteri PAN-RB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

Iwan mengatakan bahwa kebijakan work from Bali membuat pergerakan masyarakat semakin besar. Sehingga, ada kemungkinan penambahan kasus baru yang signifikan akibat kebijakan ini.

Terlebih, saat ini Bali masuk dalam kategori zona oranye atau daerah dengan risiko penularan sedang.

Bahkan, menurut data Kementerian Kesehatan, ditemukan ada satu kasus varian Alpha di Denpasar, Bali.

"Apa kita mau menambah kasus Covid-19 di Bali? Kan kita tau kalau ada banyak orang bergerak itu kasusnya naik," kata Iwan.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Melonjak, Bagaimana Nasib Work From Bali dan Pembukaan Pariwisata Internasional?

Pemerintah sedang bekerja keras memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan membuat berbagai kebijakan. 

Seharusnya, menurut Iwan pemerintah mendukung kebijakan itu, bukan membuat kebijakan baru yang bertentangan terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri.

"Jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif. Contohnya work from Bali," kata dia. 

Baca juga: Menkes Ungkap Mutasi Covid-19 dari Afrika Selatan Ditemukan di Bali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com