Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 16:58 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Ariawan, mengkritik kebijakan pemerintah soal "Work from Bali". Kebijakan itu dicanangkan pemerintah dan diharapkan berjalan mulai Juli 2021.

Menurut Iwan, kebijakan work from Bali tidak tepat karena situasi pandemi covid-19 dinilai belum terkendali.

"Ada kebijakan aneh juga work from Bali. Work from Bali itu menyuruh orang banyak-banyak ke Bali," kata Iwan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Soal Work From Bali, Menteri PAN-RB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

Iwan mengatakan bahwa kebijakan work from Bali membuat pergerakan masyarakat semakin besar. Sehingga, ada kemungkinan penambahan kasus baru yang signifikan akibat kebijakan ini.

Terlebih, saat ini Bali masuk dalam kategori zona oranye atau daerah dengan risiko penularan sedang.

Bahkan, menurut data Kementerian Kesehatan, ditemukan ada satu kasus varian Alpha di Denpasar, Bali.

"Apa kita mau menambah kasus Covid-19 di Bali? Kan kita tau kalau ada banyak orang bergerak itu kasusnya naik," kata Iwan.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Melonjak, Bagaimana Nasib Work From Bali dan Pembukaan Pariwisata Internasional?

Pemerintah sedang bekerja keras memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan membuat berbagai kebijakan. 

Seharusnya, menurut Iwan pemerintah mendukung kebijakan itu, bukan membuat kebijakan baru yang bertentangan terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri.

"Jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif. Contohnya work from Bali," kata dia. 

Baca juga: Menkes Ungkap Mutasi Covid-19 dari Afrika Selatan Ditemukan di Bali

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com