Kompas.com - 18/06/2021, 14:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kebijakan work from Bali (WFB) atau bekerja dari Bali akan dimulai secara bertahap pada Juli 2021 atau kuartal ketiga (Q3).

Merespons hal itu, Menteri Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyerahkan kepada kementerian/lembaga pemerintah untuk membuat keputusan terkait WFB.

“Kita serahkan ke masing-masing kementrian lembaga instansi pemerintah,” kata Tjahjo saat dihubungi, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Sandiaga Uno: BUMN Sudah Mulai Work From Bali

Menurut Tjahjo, setiap instansi pemerintah bisa melakukan keegiatan kerja dari daerah mana pun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, ia mengingatkan, daerah tersebut harus aman atau memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang sangat rendah.

“Mau di daerah wisata mana termasuk mau rapat kerja, sepanjang daerah tersebut bukan zona merah, dan wajib terapkan disiplin protokol kesehatan dan ikuti aturan pemda setempat,” ucap dia.

“Misal Juli nanti Kemenpan RB akan rakor eselon 1 dan 2 serta melibatkan LAN, BKN, KASN, ANRI, rencana di kota budaya Solo,” kata dia. 

Baca juga: Mau Work From Bali? Ini Kisaran Budget yang Perlu Disiapkan

Work from Bali (WFB) adalah program dari pemerintah yang mengajak masyarakat untuk kerja dari Bali.

Rencananya, mulai Juli 2021 atau kuartal ketiga tahun ini, kebijakan WFB akan dimulai secara bertahap.

Keputusan itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing pada Senin (7/6/2021).

“Kebijakan ini terus kita persiapkan, rencananya di kuartal ketiga akan kita luncurkan secara bertahap,” tutur dia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, mengutip Kompas.com, Senin.

Baca juga: Koster Berharap Cakupan Work From Bali Diperluas ke Semua Kementerian

Kebijakan WFB difasilitasi negara di kawasan Nusa Dua untuk sekitar 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kemenko Marves mengomandoi tujuh kementerian, salah satunya Kemenparekraf.

Kebijakan WFB ini diharapkan dapat memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian Bali yang lumpuh akibat pandemi Covid-19.

“Kita berharap dengan adanya program ini akan mencapai tingkat breakeven antara 30 persen sampai 40 persen. Harapan kita ekonomi di Bali di kuartal kedua (Q2) dan kuartal ketiga (Q3) bisa bangkit dari zona terkontraksi dalam jadi zona positif dan hijau,” ujar Sandiaga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.