Kompas.com - 09/06/2021, 23:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustofa menilai, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan lebih baik apabila diikuti lebih dari dua pasang calon presiden (capres).

Ia meyakini, penyelenggaraan Pilpres akan lebih baik apabila jumlah capres minimal tiga pasang. Hal itu dikatakannya jika berkaca pada pengalaman penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019.

"Belajar dari dua kali penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasang capres, menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat. Jika lebih dari dua pasang capres, memungkinkan masyarakat punya banyak alternatif pilihan," kata Saan dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Bertepatan dengan Hari Galungan, DPR Bakal Geser Jadwal Pemilu 2024

Saan menjelaskan, secara matematis dengan ambang batas 20 persen, Pilpres 2024 sangat mungkin menghadirkan tiga pasang capres.

"Jika asumsi presidential threshold 20 persen itu bisa menghadirkan lima pasang, sehingga jika tiga pasang capres sangat memungkinkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait koalisi, Saan melihat partainya tidak mempersoalkan dengan partai politik mana akan berkoalisi.

Namun, ia menekankan, bagi Nasdem yang terpenting adalah partai tersebut memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan.

"Dengan parpol mana pun, Nasdem tidak masalah dalam berkoalisi. Yang terpenting bagi Nasdem memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan yang sama,” tutur dia.

Lebih lanjut, Saan mengungkapkan bahwa untuk mendapat calon pemimpin pada Pilpres 2024, Nasdem berencana menggelar konvensi capres.

Menurutnya, melalui proses rekrutmen secara terbuka, konvensi akan menghasilkan pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca juga: Pilpres 2024 dan Kasak-kusuk Koalisi

"Selain bertanggung jawab kepada publik, publik juga bisa terlibat dari awal. Bukan hanya ketika sudah ada pasangan capres,” kata Saan.

Saan melanjutkan, melalui konvensi, Nasdem ingin melahirkan calon yang kelak menjadi presiden berkomitmen kebangsaan yang kuat, kapabilitas sangat memadai.

"Dan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya terkait berbagai kebijakan dan program,” sambung dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.