Komnas HAM Tegaskan Berhak Memanggil Siapa Pun di Negeri Ini

Kompas.com - 09/06/2021, 16:58 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam konferensi pers terkait perkembangan penyelidikan penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Dokumen Komnas HAM Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam konferensi pers terkait perkembangan penyelidikan penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menegaskan pihaknya berhak memanggil siapapun di negeri ini terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM.

Choirul menjelaskan hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 1999 soal HAM yang disitu diatur soal kewenangan Komnas HAM, Komnas HAM berhak memanggil siapa pun di negeri ini. Komnas HAM berhak mendapatkan keterangan di negeri ini, di mana pun dan siapa pun. Itu bunyi UU Nomor 39 tahun 1999,” tegas Anam dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Humas Komnas HAM, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Dikritik karena Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Ini Penjelasan KPK

Pernyataan itu disampaikan Anam terkait dengan proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan para pegawai KPK sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Anam mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan pada laporan ini secara objektif dengan mengedepankan aspek imparsialitas dan independensi.

“Maka tugas Komnas HAM dengan dua pilar itu memastikan bahwa sebuah peristiwa harus terang benderang. Kami upayakan salah satunya dengan pemanggilan, memberi kesempatan (menyampaikan keterangan),” tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Anam, Komnas HAM saat ini berusaha untuk menggali semua pernyataan saksi dari berbagai pihak, baik peserta maupun penyelenggaran TWK.

Baca juga: Komnas HAM Harap Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Panggilan Kedua

Namun jika ada pihak yang tetap tidak menghadiri panggilan Komnas HAM, lanjut Anam, hal itu tidak akan menghalangi upaya penyelidikan.

“Sederhana saja, sumber penggalian untuk merumuskan peristiwa itu dilakukan dari berbagai sumber. Pihak bisa orang, dari (keterangan) satu saksi, kita konfrontir satu sama lain dengan saksi lainnya. Kedua dari dokumen dan lain sebagainya. Nah dari sumber itulah yang akan kami gunakan kalau seandainya para pihak-pihak lain tidak mau hadir. Kalau tidak mau hadir melepaskan haknya dan melepaskan kesempatannya,” terang Anam.

Ia pun menyebut bahwa Komnas HAM tetap bisa melakukan pengambilan keputusan suatu peristiwa itu melanggar HAM atau tidak jika ada pihak yang tetap tidak menghadiri pemeriksaan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.