Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pak, Jangan Korupsi Ya, Ingat Keluarga di Rumah..."

Kompas.com - 09/06/2021, 14:11 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan antikorupsi kepada pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/6/2021).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan pencegahan.

“Kita mengundang 10 kementerian nanti sampai dengan September. Kementerian KP ini yang kedua setelah sebelumnya dengan kementerian ESDM,” ucap Alexander dalam konferensi pers, Rabu.

Baca juga: Pengamat: Komitmen Pemerintahan Jokowi terhadap Agenda Antikorupsi Lemah

Alexander mangatakan, fokus program pembekalan kepada Kementerian ESDM dan KKP yakni terkait dengan sumber daya alam.

“Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat besar untuk penerimaan negara kita sektor kelautan ya, dari hasil-hasil ikan penangkapan ikan atau sumber daya yang lainnya,” ucap Alexander.

Ia mengatakan, dalam pembekalan antikorupsi, Menteri KP dan para pejabat eselon I juga didampingi oleh pasangan.

Undangan pembekalan ini, kata Alexander, juga diberikan juga kepada pasangan pejabat guna mendorong pencegahan antikorupsi di lingkungan keluarga.

“Ini tadi di akhir acara kita minta pasangan itu memakaikan jaket kepada pasangannya, kepada Pak Dirjen, Pak Menteri sambil kita minta pasangan itu untuk membisikkan sambil mengenakan jaket itu, kalau Ibu-Ibu tadi kita minta supaya ngomong 'Pak, jangan korupsi ya ingat keluarga di rumah, beri contoh yang baik untuk anak-anak',” ucap Alexander.

“Tujuannya supaya para pejabat negara itu mengingat ketika dalam melaksanakan tugas itu jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela, yang berujung pada tindak pidana korupsi misalnya atau tindak pidana yang lain kan seperti itu,” tutur dia.

Baca juga: Ironi KPK yang Kini Jadi Lembaga Antikorupsi Tanpa Transparansi...

Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono menyamput baik program yang diselenggarakan KPK. Ia berharap program pembekalan diselenggarakan secara berkala.

Dengan demikian, menurutnya, para pejabat negara memiliki wadah untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK.

“Ini adalah satu upaya yang menurut saya sangat luar biasa dan bagus ya. Sering bersilaturahmi dan sering bertemu apalagi diberikan dengan konteks pembekalan,” ucap Trenggono.

Trenggono mengatakan, ia juga memberikan masukan kepada KPK terkait pencegahan korupsi di sektor kelautan dan perikanan.

“Saya sudah minta kepada Bapak Dirjen di setiap kegiatan Kementerian Kelautan di seluruh Direktorat Jenderal itu selalu ada pendampingan. itu adalah salah satu upaya yang kita lakukan,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com