Kompas.com - 04/06/2021, 07:42 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisakan persoalan terkait transparansi.

Pelaksanaan TWK sejak awal hingga pengumuman 75 pegawai yang tak memenuhi syarat ditengarai tidak terbuka.

Ita Khoiriyah, salah satu pegawai KPK yang ikut proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN), mengaku belum mendapatkan penjelasan kenapa ia dinyatakan tak lolos TWK.

"Ada sisi KPK yang tidak transparan. Kan lucu, kita ini lembaga antikorupsi yang mendorong lembaga lain untuk transparan dan terbuka informasinya,” ujar perempuan yang akrab disapa Tata itu, saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Di Mana Keberpihakan Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi?

Kejanggalan pelaksanaan TWK juga terjadi saat proses sosialisasi. Tata menuturkan, rencana pelaksanaan TWK disosialisasikan kepada seluruh pegawai pada 17 Februari 2021.

Ketika itu disampaikan tahapan yang harus dilalui pegawai KPK untuk bisa beralih statusnya menjadi ASN.

Pertama, pernyataan mengenai kesedaiaan menjadi ASN, tidak terlibat organisasi terlarang, berintegritas, setia pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan pemerintahan yang sah.

Pernyataan tersebut ditulis dalam surat bermaterai dan ditandatangani oleh Sekjen KPK.
Tahap selanjutnya yakni TWK.

Baca juga: Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

Saat sosialisasi, banyak pegawai yang bertanya apakah ada mekanisme lolos dan tidak lolos dalam tes tersebut.

Namun, menurut Tata, tidak ada jawaban dari Biro SDM atas pertanyaan tersebut.

Persoalan lainnya mengenai indikator yang digunakan dalam TWK. Tata menyatakan, saat sosialisasi disebutkan ada tiga indikator, yaitu integritas, kenetralan ASN, dan anti-radikalisme.

Akan tetapi, dalam konferensi pers pengumuman 51 pegawai yang akan diberhentikan karena dianggap tidak dapat dibina, Selasa (24/5/2021), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut ada tiga aspek dalam penilaian TWK.

Ketiga aspek tersebut adalah aspek pribadi, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah).

Baca juga: Ungkap Kejanggalan TWK, Giri Suprapdiono: Pewawancara Tahu Rumah Saya di Kaki Gunung 700 Kilometer dari Jakarta

Pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.Akbar Nugroho Gumay Pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut ketiga aspek tersebut memiliki 22 indikator yang harus dipenuhi pegawai KPK. Aspek pribadi memiliki enam indikator, aspek pengaruh tujuh indikator dan aspek PUNP sembilan indikator.

“Apakah ini berbeda dengan tiga indikator saat sosialisasi itu atau turunannya? Karena itu kami minta dibuka supaya terang benderang. Akhirnya ini jadi ironi, lembaga antirasuah kok tidak transparan,” ucap Tata.

Persoalan lain yang disoroti Tata yakni keterlibatan lembaga atau institusi lain dalam pelaksanaan TWK.

Baca juga: PGI Minta KPK dan BKN Transparan soal Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

Peraturan KPK menyebut TWK diselenggarakan oleh KPK dan BKN. Kendati demikian diketahui ada lima instansi yang dilibatkan.

Lima instansi yang dilibatkan yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ini ada pihak yang terlibat tapi tidak disosialisasikan dari awal,” tutur dia.

Dugaan penyisipan pasal TWK

Penyusunan dasar peraturan pelaksanaan TWK juga ditengarai bermasalah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak mengatur soal mekanisme TWK. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK.

Pelaksanaan TWK hanya diatur melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Dugaan Firli yang Usulkan Adanya Tes Wawasan Kebangsaan

Menurut Tata, pembahasan peraturan KPK itu digelar sejak Agustus hingga Oktober 2020 melalui focus group discussion (FGD). Peserta yang terlibat tidak hanya pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga perwakilan KASN dan BKN.

Berdasarkan draf hasil FGD yang dibawa dalam rapat pimpinan pada Desember 2020 dan 25 Januari, tidak terdapat ketentuan mengenai TWK.

"Ada dugaan malaadministrasi, pengusulan TWK ini munculnya last minute, di ujung tanpa ada pembicaraan di ruang formal seperti FGD," ujar Tata.

Baca juga: Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK

Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh sejumlah perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYAT Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh sejumlah perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Hal senada diungkapkan oleh pegawai di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Benydictus Siumlala.

Beny mengatakan, ada tiga draf peraturan yang diserahkan saat pelaporaan dugaan malaadministrasi pimpinan KPK ke Ombudsman RI, Rabu (19/5/2021).

Ia menyebut draf Peraturan KPK per 18 januari merupakan hasil pembahasan melalui FGD. Dalam draf tersebut sama sekali tidak disebutkan soal mekanisme TWK.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Dilabeli Merah, Giri: Apakah Kita Lebih Buruk dari Teroris?

Kemudian, draf Peraturan KPK per 20 Januari mengatur mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi PNS melalui tes wawasan kebangsaan.

Selanjutnya dalam draf Peraturan KPK per 25 Januari barulah disebutkan TWK dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Aturan ini tercantum pada Pasal 5 ayat (4).

"Dari awal pelaksanaan TWK, bahkan sebelumnya, memang tidak transparan. Tidak transparan dan cenderung terburu-buru," kata Beny, saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).

Kejanggalan materi TWK

Sebelumnya, Beny pernah menuturkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan TWK.

Dalam diskusi "Tinjauan Kritis Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Kemana Arah Bangsa Kita?" pada Minggu (16/5/2021), Beny mengaku baru diberitahu soal TWK sepekan sebelum tes dilaksanakan.

"Kurang lebih hanya satu minggu (informasi akan diselenggarakan TWK) sebelum tes dilaksanakan," kata Beny.

"Memang sebelumnya ada desas-desus beredar di kantor bahwa akan ada tes, akan ada asesmen," ucap dia.

Baca juga: Pengamat: Jika Berkehendak, Jokowi Bisa Angkat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN

Beny dan pegawai KPK lain mendapatkan surat elektronik (surel) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencetak kartu tes yang telah diberi nomor dan ruangan ujian.

“Tapi kemudian e-mail itu pun ditarik kembali karena ternyata belum koordinasi dengan bagian SDM (sumber daya manusia) KPK,” ucap dia.

Biro SDM KPK, kata Beny, mengirim surel susulan yang memberi tahu pegawai untuk tidak mengisi data yang diminta oleh BKN. Setelah ada komunikasi antara SDM KPK dengan BKN, barulah pegawai diminta mengisi surel tersebut.

Beny mengatakan, sejumlah pegawai KPK yang akan mengikuti TWK kemudian mencari contoh soal melalui internet.

Namun, Beny menuturkan, materi soal dalam tes sama sekali berbeda dengan contoh soal TWK yang telah dipelajari pegawai KPK.

Baca juga: Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Beny mengakui bahwa pertanyaan yang beredar di media massa itulah yang ia dapatkan saat TWK.

“Di situlah muncul kemudian pernyataan-pernyataan yang banyak beredar di media seperti ada pernyataan kami disuruh pilih, setuju atau tidak setuju: 'Semua China sama saja', 'Semua orang Jepang itu kejam'," tutur dia.

"Homoseksual harus diberikan hukuman badan, membunuh demi kedaulatan negara itu diperbolehkan dan pernyataan yang lain-lain, kami diminta untuk setuju atau tidak setuju,” kata Beny.

Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Ia menambahkan, ada beberapa sub tes dalam TWK yang terdiri dari pernyataan dan sejumlah pertanyaan esai, misalnya terkait kasus Rizieq Shibab.

"Di situ muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa pendapat anda mengenai kasus Habib Rizieq Shibab? Apakah beliau layak dihukum karena melanggar protokol kesehatan," ucap Beny.

Kemudian, ia menyebut ada pertanyaan-pertanyaan janggal yang dinilai tidak terkait dengan wawasan kebangsaan. Hal itu, menurutnya aneh dan sensitif, terutama bagi pegawai KPK yang perempuan.

"Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti: 'Kenapa belum menikah?', 'Apakah masih punya hasrat atau tidak?', 'Kok umur segini belum menikah'," ucap Beny.

"Muncul pertanyaan, 'Kalau diminta oleh negara bersedia enggak melepas jilbab?', 'Lalu apa pendapat kamu mengenai free-sex?', dan lain-lain, yang bagi sebagian dari kami itu tidak menggambarkan wawasan kebangsaan," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Nasional
Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.