Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Komitmen Pemerintahan Jokowi terhadap Agenda Antikorupsi Lemah

Kompas.com - 04/06/2021, 16:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, komitmen pemerintah di era Presdien Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemberantasan korupsi sangat lemah.

Arif berpandangan, sudah tidak ada harapan bagi pemberantasan korupsi dalam 3 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.

“Dalam 3 tahun ke depan, saya sudah nggak punya harapan terhadap Jokowi di sektor pemberantasan korupsi. Kenapa begitu? Komitmen pemerintahan Jokowi terhadap agenda antikorupsi itu sangat lemah,” kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (4/6/2021).

Setidaknya, ada sejumlah hal yang membuat komitmen pemberantasan korupsi sangat lemah.

Pertama, Arif melihat, pelemahan pemberantsan korupsi lewat upaya revisi Undang-Undang KPK.

Awalnya, usulan revisi UU itu diusulkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012. Namun, usulan tersebut selalu dapat digagalkan.

Baca juga: KPK di Bawah Firli Bahuri Dinilai Tak Punya Program Prioritas

Namun, pada 2019 atau saat era kepemimpinan Presiden Jokowi, usulan itu dapat dieksekusi.

“Sebenarnya usulannya atau agenda untuk memasukkan revisi undang-undang KPK agar dalam prolegnas itu sudah sedikitnya dimulai dari 2012. Berarti sudah dari eranya SBY, tetapi langkah-langkah itu selalu berhasil kita semua jegal,” ucap Arif.

Arif juga menilai, saat ini KPK berusaha dilemahkan melalui proses alih status pegawai menjadi ASN seperti yang diamanatkan dalam revisi UU KPK.

“Sampai yang terakhir, bahwa terdapat apa pegawai KPK yang sudah dipecat sekarang ya karena karena terlibat di dalam makelar perkara, ya seringkali kita kenal sebagai makelar perkara,” ucap dia.

Kemudian, lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga tampak dengan adanya pemberian jabatan tertentu yang rawan konflik kepentingan.

“Mengherankan bahwa dalam rentang kira-kira 2 dekade setelah 1998, Presiden Jokowi justru memberikan jabatan-jabatan yang tidak proporsional antara lain kepada kepolisian ya, termasuk penunjukan Firli sebagai komisioner KPK,” ujar dia.

Baca juga: Usulan Kenaikan Anggaran KPK yang Diajukan Firli Bahuri Dipertanyakan

Selanjutnya, Arif menyoroti indeks persepsi korupsi (IPK) dalam skala internasional. Ia mengatakan saat ini Indonesia berada di urutan 83 dari 120 negara.

Ia juga mengatakan, penurunan IPK sudah terjadi untuk kedua kalinya. Karena itu, Arif menilai, pemerinatahan Jokowi turut ikut andil untuk menjelaskan hal tersebut.

“Bukan hanya itu, kalau diitung dalam dua dekade terakhir penurunan ini adalah penurunan yang kedua," tutur dia.

"Jadi pemerintahan Jokowi punya tanggung jawab untuk bisa menjelaskan kenapa kok kita mengalami penurunan,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com