Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Belum Sesuai Target

Kompas.com - 08/06/2021, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik pelaksanaan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik jelang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dimulai pada Juli 2021.

Menurut Huda, progres vaksinasi masih jauh dari target, yakni 5,6 juta guru dan tenaga pendidik divaksinasi Covid-19.

"Sayangnya, progres ini tidak sesuai dengan harapan. Per hari ini, baru tervaksinasi 1,5 juta. Itu sekitar 30 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang tervaksinasi 5,6 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Satgas: Pembelajaran Tatap Muka Hanya Boleh 2 Hari dalam Seminggu

Padahal, Huda menambahkan, program vaksinasi merupakan salah satu syarat pemberlakuan PTM terbatas.

Berkaca pada lambannya vaksinasi, Huda pesimistis PTM terbatas akan dapat berjalan.

"Artinya, kalau vaksinasi ini enggak jalan, maka untuk PTM tentu enggak bisa. Jadi ada gap antara keinginan terbentur dengan fakta vaksinasi lamban," ujarnya.

Selain itu, Huda menuturkan, arahan Presiden Joko Widodo terkait persiapan PTM seharusnya mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) lebih gencar memastikan percepatan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

"Karena itu, saya sekaligus mendorong Kemendikbud-Ristek untuk terus memastikan supaya vaksinasi selesai sebelum Juli. Karena sepertinya, ini ada kendala. Ini yang saya kira harus didorong," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembelajaran Tatap Muka Digelar Ekstra Hati-hati, Ini 5 Instruksinya

Di sisi lain, terkait persiapan sekolah, Huda menekankan agar setiap sekolah menggelar simulasi sebelum resmi menerapkan PTM terbatas.

Hal ini diperlukan agar setiap siswa, guru, dan tenaga pendidik tahu apa yang harus dilakukan ketika hari pertama PTM digelar.

Menurut dia, simulasi digelarnya PTM terbatas harus mencakup berbagai hal, mulai dari siswa tiba di pintu gerbang sekolah hingga pulang ke rumah.

"Sekolah harus gelar simulasi. Karena jika bulan Juli akan mulai, tetapi belum simulasi, itu berbahaya. Tidak boleh seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021.

Namun, Nadiem menekankan bahwa orangtua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka atau belum.

“Itu hak prerogatif orangtua untuk memilih anaknya mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh,” ujar Nadiem, dikutip dari laman Kemendikbud Ristek.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Buka Juli, Pengamat: Pertimbangkan Keselamatan Anak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com