Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Belum Sesuai Target

Kompas.com - 08/06/2021, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik pelaksanaan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik jelang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dimulai pada Juli 2021.

Menurut Huda, progres vaksinasi masih jauh dari target, yakni 5,6 juta guru dan tenaga pendidik divaksinasi Covid-19.

"Sayangnya, progres ini tidak sesuai dengan harapan. Per hari ini, baru tervaksinasi 1,5 juta. Itu sekitar 30 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang tervaksinasi 5,6 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Satgas: Pembelajaran Tatap Muka Hanya Boleh 2 Hari dalam Seminggu

Padahal, Huda menambahkan, program vaksinasi merupakan salah satu syarat pemberlakuan PTM terbatas.

Berkaca pada lambannya vaksinasi, Huda pesimistis PTM terbatas akan dapat berjalan.

"Artinya, kalau vaksinasi ini enggak jalan, maka untuk PTM tentu enggak bisa. Jadi ada gap antara keinginan terbentur dengan fakta vaksinasi lamban," ujarnya.

Selain itu, Huda menuturkan, arahan Presiden Joko Widodo terkait persiapan PTM seharusnya mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) lebih gencar memastikan percepatan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

"Karena itu, saya sekaligus mendorong Kemendikbud-Ristek untuk terus memastikan supaya vaksinasi selesai sebelum Juli. Karena sepertinya, ini ada kendala. Ini yang saya kira harus didorong," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembelajaran Tatap Muka Digelar Ekstra Hati-hati, Ini 5 Instruksinya

Di sisi lain, terkait persiapan sekolah, Huda menekankan agar setiap sekolah menggelar simulasi sebelum resmi menerapkan PTM terbatas.

Hal ini diperlukan agar setiap siswa, guru, dan tenaga pendidik tahu apa yang harus dilakukan ketika hari pertama PTM digelar.

Menurut dia, simulasi digelarnya PTM terbatas harus mencakup berbagai hal, mulai dari siswa tiba di pintu gerbang sekolah hingga pulang ke rumah.

"Sekolah harus gelar simulasi. Karena jika bulan Juli akan mulai, tetapi belum simulasi, itu berbahaya. Tidak boleh seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021.

Namun, Nadiem menekankan bahwa orangtua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka atau belum.

“Itu hak prerogatif orangtua untuk memilih anaknya mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh,” ujar Nadiem, dikutip dari laman Kemendikbud Ristek.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Buka Juli, Pengamat: Pertimbangkan Keselamatan Anak

Menjelang PTM terbatas, Presiden Jokowi baru-baru ini memberikan lima arahan terkait pelaksanaan sekolah terbatas tersebut.

Melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jokowi meminta sekolah tatap muka digelar dengan ekstra hati-hati mengingat adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstrahati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," ujar Budi, Senin (7/6/2021).

Pada poin kelima, Presiden Jokowi menitikberatkan agar semua guru sudah divaksinasi sebelum dimulai PTM terbatas.

"Jadi mohon kepada kepala daerah, karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com