Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Belum Sesuai Target

Kompas.com - 08/06/2021, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik pelaksanaan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik jelang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dimulai pada Juli 2021.

Menurut Huda, progres vaksinasi masih jauh dari target, yakni 5,6 juta guru dan tenaga pendidik divaksinasi Covid-19.

"Sayangnya, progres ini tidak sesuai dengan harapan. Per hari ini, baru tervaksinasi 1,5 juta. Itu sekitar 30 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang tervaksinasi 5,6 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Satgas: Pembelajaran Tatap Muka Hanya Boleh 2 Hari dalam Seminggu

Padahal, Huda menambahkan, program vaksinasi merupakan salah satu syarat pemberlakuan PTM terbatas.

Berkaca pada lambannya vaksinasi, Huda pesimistis PTM terbatas akan dapat berjalan.

"Artinya, kalau vaksinasi ini enggak jalan, maka untuk PTM tentu enggak bisa. Jadi ada gap antara keinginan terbentur dengan fakta vaksinasi lamban," ujarnya.

Selain itu, Huda menuturkan, arahan Presiden Joko Widodo terkait persiapan PTM seharusnya mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) lebih gencar memastikan percepatan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

"Karena itu, saya sekaligus mendorong Kemendikbud-Ristek untuk terus memastikan supaya vaksinasi selesai sebelum Juli. Karena sepertinya, ini ada kendala. Ini yang saya kira harus didorong," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembelajaran Tatap Muka Digelar Ekstra Hati-hati, Ini 5 Instruksinya

Di sisi lain, terkait persiapan sekolah, Huda menekankan agar setiap sekolah menggelar simulasi sebelum resmi menerapkan PTM terbatas.

Hal ini diperlukan agar setiap siswa, guru, dan tenaga pendidik tahu apa yang harus dilakukan ketika hari pertama PTM digelar.

Menurut dia, simulasi digelarnya PTM terbatas harus mencakup berbagai hal, mulai dari siswa tiba di pintu gerbang sekolah hingga pulang ke rumah.

"Sekolah harus gelar simulasi. Karena jika bulan Juli akan mulai, tetapi belum simulasi, itu berbahaya. Tidak boleh seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021.

Namun, Nadiem menekankan bahwa orangtua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka atau belum.

“Itu hak prerogatif orangtua untuk memilih anaknya mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh,” ujar Nadiem, dikutip dari laman Kemendikbud Ristek.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Buka Juli, Pengamat: Pertimbangkan Keselamatan Anak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com